Habib Syakur Desak PDIP dan Connie Buktikan Klaim Data Skandal Korupsi
FORUM KEADILAN – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa kegaduhan yang diciptakan PDI Perjuangan dan Connie Rahakundini Bakrie sudah terlalu bias.
Menurutnya, narasi bahwa mereka akan buka-bukaan data ketika Hasto Kristiyanto dipenjarakan terkait kasus suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan, hanya akan memperkeruh nuansa kebangsaan.
“Saya melihat ini cenderung psywar seolah mereka punya data kasus korupsi dan kejahatan setelah Hasto diproses hukum. Malah ini hanya menjadikan masyarakat kita gaduh nggak jelas,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis, 2/1/2025.
Habib Syakur menyarankan agar Connie maupun Hasto segera membuka data yang mereka miliki. Jika tidak dapat disampaikan kepada publik, data tersebut sebaiknya dilaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang mereka punya data itu, kenapa nggak dilaporkan saja. Kenapa sekadar disimpan dan dinotariskan di Rusia. Atau memang sebenarnya data itu hanya bualan?” ujarnya.
Habib Syakur memandang bahwa munculnya narasi mengenai Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh paling terkorup dalam daftar nominasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang berbasis di Amsterdam, kemungkinan masih berkaitan dengan klaim data pelanggaran hukum dan korupsi yang disampaikan oleh Hasto dan Connie.
“Narasi itu dibunyikan Tempo, lalu digaungkan oleh buzzer PDIP. Padahal kita lihat materi nominasi OCCRP juga bukan riset ilmiah, artinya sebatas polling dan asumsi respondennya saja yang juga saya kira bias ya,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Habib Syakur menantang agar PDI Perjuangan maupun Connie membuka saja data yang sempat diklaim tersebut jika tidak ingin dianggap sebagai makelar kasus.
“Karena mereka sudah ngomong ya, jadi harus dibuktikan dan dibuka. Kalau tidak, kan pilihannya cuman dua ya, bohong atau memang mereka makelar kasus,” ketusnya.
Ia juga mendesak agar KPK segera menangkap dan menahan Hasto Kritiyanto setelah penetapan tersangka pada 23 Deseber 2024 lalu.
Menurutnya, penangkan dan penahanan penting dilakukan saat ini agar tidak ada kesan KPK melalukan politisasi dan kriminalisasi.
“KPK saya kira harus segera menangkap dan menahan Hasto. Kecuali KPK memang sedang bermain politik transaksional,” tandas Habib Syakur.
“Jangan sampai ada kabar KPK direpotkan lagi karena tersangkanya kabur dan jadi buron,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie membenarkan menyimpan sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk diduga berisi informasi mengenai dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri. Dokumen itu disebut dititipkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.*
Laporan Muhammad Reza
