Pengamat: Kepindahan Prabowo ke IKN Redakan Polemik, tapi Belum Tentu Jadi Ibu Kota
FORUM KEADILAN – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
Hal ini terlihat dari pernyataan resmi Istana yang menyebutkan bahwa Prabowo mulai berkantor di IKN pada 2028.
“Langkah ini mencerminkan sikap kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14/12/2024.
Menurut Hendri, sikap Prabowo yang ingin berkantor di IKN juga berdampak pada meredamnya polemik pembangunan IKN saat ini.
Namun demikian, Hendri melihat perpindahan kantor Prabowo ke IKN belum tentu menjadi sinyal bahwa ibu kota Indonesia akan benar-benar pindah ke sana.
“Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan,” katanya.
“Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Hasan menjawab terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN.*
Laporan Muhammad Reza
