Data Wajib Pajak Bocor, Sri Mulyani Perintahkan DJP Dalami
FORUM KEADILAN – Kebocoran jutaan data diduga terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual oleh Bjorkan di Breach Forums.
Atas kebocooran data ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo untuk mendalaminya.
Sebab, data wajib pajak milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat lainnya juga mengalami kebocoran.
Pendalaman pun dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama tim IT Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani berharap agar evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.
“Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis, 19/9/2024.
“Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” imbuh dia.
Sebelumnya, sekitar 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual Bjorka di Breach Forums. Beberapa di antaranya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, hingga Kaesang Pangarep.
Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahan di X, Rabu, 18/9/2024 menyampaikan bahwa 6 juta data tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta.
“Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, Alamat, no hp, email, dll,” kata Teguh.
Tak hanya Jokowi dan kedua anaknya, data Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan dalam sampel yang diberikan oleh Bjorka.
Dalam unggahannya itu, Teguh juga menyertakan tangkapan layar penjahat siber di Brench Forums yang tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.
Terdapat total 6,6 juta data yang dijual dalam forum tersebut dan dibanderol dengan harga USD 10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
“Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna,” ujar Bjorka dalam keterangannya di forum tersebut.
Lewat akun X-nya, perusahaan keamanan siber Falcon Feeds juga mengungkapkan bahwa penjualan data Ditjen Pajak yang bocor tersebut berisi informasi pribadi.
Di antaranya adalah NIK, NPWP, Alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian kalim ini belum diverifikasi,” tulis Falcon Feeds.*
