Dipuji Megawati karena Berani, Ketua MK: Bukan soal Takut atau Tidak
FORUM KEADILAN – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mengapresiasi hakim MK karena telah berani dalam memutus syarat pencalonan kepala daerah.
Menurutnya, hakim konstitusi selalu konsisten dalam setiap putusan dan pertimbangan yang telah dijatuhkan Mahkamah. Ia juga menyebut bahwa hakim dalam menilai suatu perkara dan perkara lainnya berbeda-beda.
“Jadi bukan berarti kalau sebuah permohonan sedang tidak dikabulkan, kemudian permohonan yang lain itu dikabulkan. Kemudian ini dikatakan berani kemudian yang sebelumnya tidak. Itu tidak dalam posisi yang seperti itu,” kata Suhartoyo di Bogor, Jawa Barat, Senin, 26/8/2024.
Suhartoyo beralasan, jika suatu permohonan beralasan secara hukum maka perkara tersebut akan dikabulkan. Apabila tidak dikabulkan, kata dia, mungkin dari kajian keadilan dan permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan
“Jadi posisinya bukan karena takut atau tidak takut, posisi sebenarnya tapi ya saya tidak merespons pertanyaan itu (pujian Megawati) karena bisa jadi ungkapan publik itu, kan, silakan saja itu, kan, masing-masing punya pertimbangan, punya persepsi yang kita tidak bisa tolak juga,” tuturnya.
“Tapi juga, tidak juga merepresentasikan bahwa di putusan-putusan sebelumnya hakimnya takut, tidak,” lanjutnya.
Sebelumnya, Megawati memuji para hakim MK yang masih memiliki hati nurani dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.
Hal itu disampaikan Megawati kala merespons Putusan MK Nomor Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik untuk Pilkada 2024.
“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Megawati dalam pidatonya saat mengumumkan kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 26/8.
Megawati menyebut bahwa dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, mempermainkan putusan MK.
“Saya tidak bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki-nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” ujar Presiden ke-5 RI tersebut.*
Laporan Syahrul Baihaqi
