Tanggapi Putusan MK soal Pilkada, Golkar Optimis KIM Tetap Solid
FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia optimis Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap solid pasca putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 itu menyatakan, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD.
“Ya insyaallah selama ini kan kita sudah teruji ya,” ujar Doli saat ditemui di lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa, 20/8/2024.
Bukan tanpa alasan, kata Doli, optimisme tersebut terbangun berdasarkan pengalaman di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Dalam Pilpres 2014, Partai Golkar bersama sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
“Kita sudah punya success story di pilpres,” ungkap Doli Kurnia.
Ridwan Enggan Ambil Pusing Putusan MK
Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil alias RK enggan ambil pusing perihal putusan MK yang berpotensi mengubah peta kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu enggan berkomentar lebih jauh terkait putusan MK soal Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun, RK menyatakan menghormati putusan MK sebagai institusi yang mereview UU, termasuk UU Pilkada.
“Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni,” tegas RK saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa.
Di samping itu, RK merasa cukup berpengalaman dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat kota maupun provinsi. Baginya, yang penting pilkada nanti berjalan dengan guyub, solutif dan tidak ada caci maki antar pendukung pasangan calon.
“Waktu Wali Kota Bandung saya delapan pasangan, banyak sekali, ada independennya juga. Waktu Pilgub Jabar, empat pasang, itu nggak ada masalah,” terang RK.*
Laporan Ali Mansur
