Puan Singgung Politik Tanpa Nilai di Sidang Bersama DPR-DPD
FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena politik hari ini yang dinilainya sedang tidak kondusif. Puan mengatakan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara agar tidak membuat kebohongan terdengar jujur di mata rakyat.
Dalam sambutanya di Sidang Bersama DPR dan DPD 2024, Puan menekankan tentang hakikat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan rakyatnya kepastian hidup sejahtera sesuai harkat serta martabatnya.
“Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi menjadi jalan untuk menciptakan diktator mayoritas maupun tirani minoritas, demokrasi yang membajak kekuasaan negara,” kata Puan dalam sambutannya di Sidang Bersama DPR-DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16/8/2024.
Menurut Puan, konstitusi Indonesia sudah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yang benar, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat bahwa Indonesia ialah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
“Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya.
Ketua DPP PDIP ini melanjutkan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif serta yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis.
“Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” terang Puan.
Maka itu, kata Puan, politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, serta beretika. Dengan begitu, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.
“Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan,” sambung Puan.
Menurut Puan, seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebutnya akan sia-sia, dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
“Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan,” jelasnya.
“Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Puan pun mengutip Presiden pertama RI Soekarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan.
“Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all,” pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
