Kejar Pendaftaran Pilkada, Politisi Golkar Dorong Munas Dipercepat
FORUM KEADILAN – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mendorong partainya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan atau memilih Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Menurut Dave, hal itu untuk mengejar ‘deadline’ pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di pleno. Akan tetapi, kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin, karena mengingat pendaftaran pilkada akan dimulai pada 27 Agustus. Jadi, sebelum itu harus sudah selesai,” ujar Dave saat ditemui di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa, 13/8/2024 malam.
Selain itu, kata Dave, pendaftaran bakal calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 juga tidak bisa ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) ketum partai. Kata dia, kandidat hanya bisa didaftarkan setelah mendapatkan tanda tangan ketua definitif partai.
“Karena, kan, untuk pendaftaran itu harus definitif tidak bisa Plt,” ucap Dave.
Di sisi lain, kata Dave, meski surat rekomendasi ditandatangani oleh ketua definitif, yang mengeluarkannya adalah Plt ketum. Plt ketum juga bertugas mengawal pilkada karena tahapan ajang lima tahunan itu sudah berjalan.
“Karena kan, proses untuk pilkada berjalan terus. Akan tetapi, walaupun nanti pada saat ketum definitifnya terpilih, beliau (Plt ketum), lah yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut,” terang anak dari politikus senior Partai Golkar Agung Laksono itu.
Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu, 10/8.
Dalam video dan keterangan tertulisnya, Airlangga menyatakan bahwa pengunduran diri dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilitas transisi pemerintahan.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ucap Airlangga, Minggu, 11/8.
Menurut Airlangga, sebagai partai besar, pasca dirinya mundur, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.
“Demokrasi harus kita kawal dan kembangkan terus-menerus, dan partai politik adalah pilar utama demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Airlangga.*
Laporan Ali Mansur
