Keluarkan 9 Rekomendasi, JNPK NU Tuntut MLB PBNU

FORUM KEADILAN – Warga Nahdiyin yang tergabung dalam komunitas Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengaku prihatin terhadap sikap dan perilaku elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebab menurut mereka, perilaku para elite yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan.

PBNU di bawah Kepemimpinan Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Syaifullah Yusuf, dianggap banyak mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang kontroversial telah menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU).

“Ada sejumlah persoalan elite PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Syaifullah Yusuf yang menjadi sorotan. Mulai dari pembekuan, pemecatan dan likuidasi struktur pengurus NU di bawah, pendiaman dalam menyikapi dan menangani isu-isu krusial nasional, pernyataan elite PBNU yang sering memancing kegaduhan dan konflik horizontal, kontroversi penerimaan konsesi tambang, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta hasratnya untuk mengambil alih partai politik (parpol) tertentu sehingga menimbulkan perselisihan,” ujar JNPK-NU dalam keterangan mereka, Senin, 12/8/2024.

Polemik tersebut juga membuat sejumlah ulama dan Nahdliyin di daerah merasa resah atas sikap dan tindakan yang diambil oleh para elite PBNU selama ini. Mereka tidak setuju PBNU masuk terlalu jauh ke dalam politik praktis.

“Kami merasa perlu untuk menyatakan sikap yang didasari nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. Sebagai Ormas diniyah-ijtima’iyyah, NU seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama. Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,” ujar JNPK-NU

Atas berbagai polemik yang terjadi, sejumlah ulama dan kyai-kyai NU akhirnya berinisiatif menyatakan sikap kritiknya secara tertulis. Adapun beberapa poin yang disampaikan yaitu;

1. Mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga wkhuwah nahdliyyah dan ukhuwan wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.
2. Meminta PBNU kembali meneguhkan khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen.
3. Meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyyin.
4. Mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi Organisasi (qonun asasi dan AD/ART).
5. Memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU.
6. Mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga (‘ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.
7. ⁠Mendorong PBNU membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi, tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan; termasuk dengan menerima konsesi tambang Batubara, suatu industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan berpotensi konflik sosial.
8. ⁠Memohon kepada PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.
9. Berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keummatan daripada politik kekuasaan agar marwah ke-NU-an kembali terjaga sebagai ormas sosial keagamaan.

“Jika 9 rekomendasi tersebut diabaikan maka dengan segala hormat, kami memohon elite PBNU yang berkonflik mundur atau menyelenggarakan MLB (Musyawarah Luar Biasa) karena dirasa sudah jauh dari perilaku-perilaku yang berpijak pada konstitusi NU,” bunyi pernyatan sikap tersebut.*

Laporan Muhammad Reza