KIM Plus Dinilai Upaya Jegal Calon Populer di Masyarakat
FORUM KEADILAN – Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menilai, gagasan-gagasan yang muncul dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada 2024 dapat semakin menumbuhkan sentimen negatif masyarakat terhadap partai politik.
Sebab, BHM menduga bahwa KIM dibuat hanya untuk melemahkan calon-calon populer di tengah masyarakat. Strategi seperti ini, menurutnya, tidak menunjukkan sikap pancasialis.
“Cara-cara menjegal calon-calon yang populer di masyarakat supaya tidak bisa ikut kompetisi, itu cara-cara yang tidak baik. Kita khawatir gara-gara ini sentimen terhadap partai politik akan semakin meningkat,” ujar BHM di acara Zoominari Kebijakan Publik ‘Rencana Jahat KIM Plus bagi Rakyat Jakarta’, Sabtu, 10/8/2024.
“Menjegal calon yang populer di tengah rakyat, itu sama sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap asas kedaulatan rakyat. Mereka yang melakukan ini adalah anasir-anasir Pancasila,” lanjutnya.
BHM mengimbau para elite politik yang sedang berkontestasi saat ini agar tidak berlarut-larut dalam situasi tersebut, karena menurutnya, cara-cara politik seperti itu akan membahayakan masa depan politik Indonesia.
“Kita itu mestinya saat ini duduk bersama berpikir supaya negara sejahtera, sebab masih ada 25 juta orang miskin di Indonesia ini. Kita harus melakukan penyadaran dari awal ke elit bahwa cara-cara politik seperti ini memang mengasyikan untuk waktu singkat tapi bisa membinasakan dalam waktu yang panjang,” tuturnya.
Di samping itu, BHM meyakini pembentukan KIM Plus bertujuan memuluskan program-program Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto selama masa jabatannya. KIM Plus juga ditengarai berupaya menggembosi perlawanan parlemen agar tak menghambat program pemerintah.
Menurut Bambang, koalisi ini akan menarik sebagian besar suara parlemen untuk mendukung Undang-Undang yang diusulkan oleh pemerintah mendatang.
Oleh karena itu, kehadiran KIM Plus dirasa dapat membantu program-program Prabowo.
“Gerindra ini kan bukan partai tertinggi dalam perolehan suara di Pilpres 2024. Gerindra ketiga setelah PDIP dan Golkar. Prabowo tentu punya cita-cita dan rencana yang ingin ia capai selama ia jadi Presiden. Realitanya, Presiden itu harus dibackup Undang-Undang dan sebagainya, maka ia harus dapat dukungan yang cukup di DPR,” pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
