Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Sumatra, PMK: Fokus Daerah Penghasil Pertanian
FORUM KEADILAN – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengungkapkan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 di wilayah Sumatra akan fokus menyasar daerah penghasil komoditas pertanian.
“Di beberapa Kabupaten/Kota sudah diidentifikasi di antaranya di wilayah-wilayah pesisir, itu ternyata menjadi salah satu hotspot (kemiskinan), dan juga ada wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian,” katanya kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 5/8/2024.
Nunung mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, pemerintah akan melakukan upaya memproses hasil pertanian dan perkebunan.
“Daerah Sumatra yang masih menghasilkan komoditas perkebunan itu bisa dilakukan proses yang lebih lanjut, tidak hanya melalui ekspor, tapi juga bisa diproses, contohnya ubi atau karet dan seterusnya, jadi ada proses tahapan yang diharapkan ini bisa menyerap lowongan kerja,” ujarnya.
Kata Nunung, beberapa daerah yang sudah teridentifikasi tersebut masuk dalam rencana percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dalam waktu lima bulan ke depan.
“Sehingga dalam lima bulan terakhir sesuai dengan keinginan pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem ini 0 persen itu bisa dimaksimalkan,” ucapnya.
Selain itu, Nunung menjelaskan, daerah-daerah tersebut juga akan memastikan data penduduk lansia dan disabilitas yang tidak produktif.
“Sehingga pemerintah baik daerah maupun pusat bisa menyalurkan bantuannya kepada mereka,” katanya.
Melalui rapat kerja dengan pimpinan daerah dari seluruh wilayah Sumatra, Nunung mengungkapkan, ada beberapa daerah yang angka kemiskinan ekstremnya berada di angka 1-5 persen di bawah rata-rata.
“Ada beberapa memang Kabupaten/Kota yang masih di atas rata-rata nasional kemiskinannya angkanya 9 koma sekian, dan yang kita sasar itu yang masih di angka (kemiskinan) 1-5 persen, itu betul-betul harus kita cermati,” ungkapnya.
“Secara regional ada sekitar 62 Kabupaten/Kota angkanya (kemiskinannya) di atas 1-5 persen, yang perlu juga diperhatikan,” pungkasnya.*
Laporan Novia Suhari
