Pengamat Nilai sikap Pemerintah Indonesia Soal Isu Palestina Masih Sekedar Retoris
FORUM KEADILAN – Pengamat Politik Timur Tengah Dina Sulaeman mengkritik pemerintah Indonesia yang dinilai tidak dapat memaksimalkan perannya dengan baik dalam konteks penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.
Padahal, kata Dina, Indonesia punya potensi besar untuk bisa berperan lebih aktif, terutama dengan menekan Israel agar berhenti melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina.
“Seharusnya pemerintah kita itu bisa lebih maksimal, apalagi Indonesia ini negara muslim terbesar. Di samping itu, kita juga punya sejarah panjang di kancah Internasional dengan menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika. Kita juga punya bapak bangsa seperti Bung Karno yang selalu bersikap tegas dan resistensi terhadap penjajahan,” kata Dina Sulaeman kepada Forum Keadilan, Senin, 5/8/2024.
Dina menilai, pemerintah Indonesia selama ini masih sekedar mengeluarkan pernyataan retoris tanpa ada langkah kongkret yang dilakukan.
Ini terbukti ketika temuan Amnesty International menunjukan fakta bahwa beberapa lembaga negara telah melakukan transaksi dengan Israel.
“Harus ada langkah yang lebih konkret. Kita ini sering mengecam Israel, tapi impor senjata tetap dilakukan. Perdagangan dengan Israel dibiarkan saja walaupun tidak dilakukan secara resmi. Bahkan beberapa waktu lalu Amnesty internasional sudah merilis ada beberapa lembaga negara kita yang membeli alat sadap dari Israel. Aneh, kok yang begini-begini bisa lolos,” tegas Dina.
Oleh karena itu, Dina menghimbau kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri agar kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dapat disosialisasikan ke beberapa lembaga atau institusi yang lain.
“Seharusnya kebijakan luar negeri kita tidak hanya berhenti di Kementerian Luar Negeri saja, tapi juga harus dikoordinasikan kepada institusi lainnya, seperti Kepolisian, TNI maupun Kementerian Perdagangan, sehingga semuanya akan mengambil kebijakan yang selaras,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Amnesty International Indonesia beberapa waktu lalu mengungkap temuan institusi Kepolisian Republik Indonesia telah membeli alat sadap dari Israel lewat pihak ketiga, yakni Singapura.
Diinformasikan pula bahwa beberapa teknologi dan alat-alat penyadapan itu dipesan oleh sejumlah lembaga negara, di antaranya Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).*
Laporan Muhammad Reza
