Koalisi Peduli Pendidikan Gelar Aksi Protes Sekolah Bebas Biaya
FORUM KEADILAN – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (Kopaja) menggelar aksi protes sekolah bebas biaya. Aksi tersebut dilakukan Kopaja di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di bilangan Jakarta Pusat.
Juru Bicara Kopaja Ubaid Matraji menuturkan, mereka mendesak pemerintah agar memenuhi konstitusi dalam mewujudkan akses sekokah bebas biaya untuk semua masyarakat.
Apalagi, kata dia, sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mendapat pendidikan dan pemerintah harus membiayainya.
“Nyatanya, biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih sangat membebani ekonomi masyarakat,” kata Ubaid, Minggu, 7/7/2024.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa salah satu penyebab utama siswa putus sekolah ialah karena alasan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, setidaknya terdapat 76 persen keluarga yang mengakui anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebanyak 67 persen tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara 8 persen harus mencari nafkah.
“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” ucapnya.
Untuk itu, agar pendidikan di Indonesia berkeadilan, koalisi mendesak pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa memungut biaya di sekokah negeri dan swasta. Koalisi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta untuk menerapkan bebas biaya di sekolah negeri dan swasta.
“Jakarta dengan jumlah APBD terbesar di Indonesia, mestinya bisa mempelopori ini, supaya menjadi praktik baik yang dapat dicontoh daerah lain,” tuturnya.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak yang gagal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 dengan cara menyediakan bangku di sekolah swasta tanpa dipungut biaya.
Tuntutan terakhir yang koalisi minta ialah agar pemerintah menghentikan sistem kompetisi perebutan kursi di di PPDB dan juga melibatkan sekolah swasta.
“Pemerintah harus menjamin semua anak kebagian bangku sekolah. Tidak boleh lagi ada istilah gagal PPDB, karena semua akan akan kebagian kursi. Jika daya tampung sekolah negeri minim, maka Pemda wajib melibatkan sekolah swasta,” pungkasnya.*
Laporan Syahrul Baihaqi
