Gibran Sebut Kabinetnya Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional
FORUM KEADILAN – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut, kabinet di pemerintahannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan banyak diisi dari kalangan profesional.
“Ya, banyak profesional,” kata Gibran, dikutip, Selasa, 7/5/2024.
Meski begitu, Gibran enggan membeberkan perihal komposisi kabinet tersebut. Ia menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih, Prabowo.
“Nanti ya, kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih. Sekali lagi, nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Presiden terpilih,” kata Gibran.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta publik untuk menunggu keputusan Prabowo.
“Ditunggu aja,” pungkasnya.
Beredar Isu 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran
Sebelumnya, beredar isu jumlah kementerian lembaga di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah dari 34 menjadi 40. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sepakat dengan wacana tersebut.
Menurut Habiburokhman, akan semakin bagus jika melibatkan banyak orang di kabinet pemerintahan.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6/5.
Menurut Habiburokhman, Indonesia adalah negara besar, sehingga membutuhkan partisipasi banyak orang untuk membangunnya.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa peningkatan jumlah Kementerian bukan semata-mata untuk membagi-bagikan jatah kepada partai politik. Ia menegaskan, masukan dari masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan utama.
“Itu lah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” pungkasnya.*
