Cak Imin: Saya dan PKB Amat Sangat Harap Angket Berjalan
FORUM KEADILAN – Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, masih berharap bahwa hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir di DPR RI.
Menurutnya, Indonesia masih mempunyai harapan untuk melaksanakan Pemilu yang lebih baik lagi dibandingkan Pemilu tahun ini dan harapan tersebut bisa dicapai dengan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saya dan PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif dengan cara evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan UU pemilu maka kita tidak akan pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaan pemilu 2024,” ucap Cak Imin saat konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 23/4/2024.
“Karena itu angket amat sangat dibutuhkan dan jangan salah tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah tetapi utk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada,” lanjut Cak Imin.
Oleh karena itu, Cak Imin menilai bahwa hak angket tetap dibutuhkan dengan syarat tidak menyerang atau mengkritisi pemerintah, tapi bagaimana membangun sistem Pemilu yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan dari Pemilu 2024.
Cak Imin mengaku masih mempunyai harapan yang sangat tinggi mengenai hak angket. Namun, lolos tidaknya sangat bergantung terhadap kemauan politik anggota DPR RI.
“Harapan besar utk angket itu tinggi tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sepenuhnya tergantung pada anggota2 DPR RI. Tentu semua anda tahu peta di DPR RI kayak apa,” kata Cak Imin.
Respons PKS Terkait Hak Wacana
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan respons terkait wacana hak angket DPR RI soal Pemilu 2024 yang pertama kali dicetuskan Ganjar Pranowo dan mengatakan mempunyai keterbatasan realitas terkait pengajuan hak angket.
“Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penandatangan dan itulah realitas sampai hari ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket. Jadi kalau seandainya ada, ya kita akan bergabung untuk penandatanganan hak angket itu.” jelas Syaikhu ketika konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 23/4/2024.
Syaikhu menjelaskan bahwa jika syarat dua fraksi tersebut terwujud, pihaknya baru bakal ikut melaksanakan hak angket dan ia menyebut hak angket adalah bagian dari upaya meluruskan proses demokrasi di masa depan.
“Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu. Tapi tujuan awal kita adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu 2024. Itu saya,” tuturnya.*
