Kamis, 10 Juli 2025
Menu

Disebut di Sidang Sengketa Pilpres Terkait Bansos, Badan Pangan Nasional Bilang Begini

Redaksi
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi | Dok Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi | Dok Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Badan Pangan Nasional angkat bicara setelah disebut-sebut dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pilpres 2024 yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras.

“Berita yang muncul biasanya berita yang populer aja terbukti Badan Pangan Nasional disebut ratusan kali dalam sidang MK. Padahal sebenarnya kami tidak ada kaitannya dengan politik,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dalam sambutan dalam Halal Bihalal di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Kamis, 18/4/2024.

Ia menegaskan bahwa kinerja dirinya bersama dengan Badan Pangan Nasional tak berkaitan dengan politik. Arief juga mengakui bukan partisan politik.

“Jadi, perlu diketahui Badan Pangan Nasional mengerjakan pekerjaannya secara profesional, saya bukan partisan,” tutur Arief.

Ia menjelaskan terkait bantuan pangan beras sudah ada sebelum tahun politik dan menyebut tepatnya program bantuan pangan beras tersebut sudah hadir pada 10 April 2023.

“Semua program yang ada itu memang sudah diprogramnya sejak lama. Misalnya bantuan pangan dalam bentuk beras sudah mulai sejak 2023,” jelasnya.

Arief membantah bahwa jika bantuan pangan beras baru ada pada tahun politik awal 2024.

“Kalau ada yg menyampaikan sesuai dengan kalender politik di Januari-Februari 2024 itu, mohon maaf itu tidak benar. Jadi bantuan pangan ini kalau ini jadi 10 April kita sudah di sana 10 April 2023 di Ngabean (Jawa Tengah) berikutnya lagi kemudian dilanjut,” tambahnya.

Diketahui,  Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menghadirkan empat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) ke sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk didengarkan kesaksiannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Pilpres 2024.

Adapun keempat menteri yang dimaksud ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.*