Sri Mulyani Sebut Anggaran Perlinsos untuk Subsidi Paling Besar
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan paling tinggi dalam perlindungan sosial (perlinsos) disalurkan untuk subsidi masyarakat.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui perlinsos. Dari total Rp 3325,1 triliun, negara menanggarkan sebanyak Rp 496,8 triliun untuk masyarakat.
“Rp 340,7 trilun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG dan listrik. Subsidi non-energi seperti pupuk, PSO (pelayanan publik), Kredit Usaha Rakyat, Bunga Kredit Perumahan dan Antisipasi Penanggulangan Bencana,” ucap Sri di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5/4/2024.
Ia lantas merincikan anggaran perlinsos yang telah dianggarkan ke beberapa kementerian dan lembaga terkait. Untuk Kementerian Sosial (Kemensos), kata dia, pemerintah memberikan sebesar Rp75,6 triliun untuk program bantuan sosial, kartu sembako dan beberapa bansos lainnya.
“Sementara belanja bansos selain PKH (Program Keluarga Harapan) dan kartu sembako, yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23T dikarenakan adanya kenaikan angka lokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu,” katanya.
Sementara Rp80,5 triliun dianggarkan untuk perlinsos yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kenenterian Tenaga Kerja.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa anggaran perlinsos digunakan dalam rangka pengendalian inflasi, menjaga stablitas harga dan mengentaskan kemiskinan, sesuai target prioritas nasional.
“Didalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos. Realisasinya penggunaan anggaran perlinsos sampai Februari 2024, dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi,” tuturnya.
Sebelumnya, MK menegelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.*
Laporan Syahrul Baihaqi
