Rabu, 17 September 2025
Menu

Sri Mulyani Bantah Automatic Adjustment untuk Biayai Bansos: Saya Tegaskan Tidak!

Redaksi
Menkeu Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jumat, 5/4/2024. I Youtube/Mahkamah Konstitusi
Menkeu Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jumat, 5/4/2024. I Youtube/Mahkamah Konstitusi
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) bukan untuk keperluan bantuan sosial (bansos) di masa Pilpres 2024.

“Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak!” tegas Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.

Hal ini dijawab oleh Sri Mulyani terkait pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang menyampaikan adanya kecurigaan pemohon sengketa Pilpres 2024 yaitu Paslon 01 dan 03.

Diketahui, dicurigai keputusan automatic adjustment bertujuan untuk membiayai bansos yang gencar dibagikan pada masa kampanye.

“Yang dikemukakan oleh kedua pemohon, dana Rp 50 triliun lebih itu katanya jangan-jangan dana yang dimanfaatkan untuk menghadapi Pemilu ini,” tutur Hakim MK Saldi Isra.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa automatic adjustment telah dilakukan sejak APBN 2022 dan akan terus berlanjut di APBN 2024. Dalam pelaksanaannya selalu dilakukan pada awal tahun dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres yang diselenggarakan pada Februari 2024.

“Automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal (tahun). Pada 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat menteri keuangan tanggal 29 November 2021, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment,” ungkap Sri Mulyani.

“Bahkan di 2022 kami melakukan dua kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022, ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment,” sambung Sri Mulyani.

Ia merasa yang paling menarik perhatian publik hanya automatic adjustment 2024 yang padahal program tersebut bukan hal yang baru dilakukan.

“Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 (untuk automatic adjustment 2024) karena memang sudah hawa Pemilu. Tapi sebetulnya dari 2022 kami selaku melakukan automatic adjustment,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan automatic adjustment bukan untuk membiayai bansos. Karena bansos dan perlinsos telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment,” tegas Sri Mulyani.

Diketahui, automatic adjustment 2024 dilakukan untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN di tengah kondisi geopolitik global yang dinilai masih dinamis dan anggaran yang diblokir sementara dari masing-masing K/L 5% disebut telah sesuai dengan data historis, yang rata-rata penyerapan anggaran hanya sekitar 95%.

“Dengan demikian diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan K/L untuk menjalankan program-program prioritas dan dana automatic adjustment itu tidak dialihkan ke K/L lain. Jadi tetap miliknya K/L, hanya kita blokir. Apabila K/L betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka bisa minta dibuka blokir, tapi itu sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal,” jelas Sri Mulyani.*