Di Sidang MK, Sri Mulyani Ingatkan Banyak Negara Alami Krisis Ekonomi-Politik

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik karena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang buruk.

“Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk,” kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia mampu menjaga APBN dengan baik, dan prestasi itu perlu terus dipertahankan. Ia kemudian mengutip pepatah kuno ‘Vis unita fortior‘, yang mengandung makna bahwa dengan persatuan kita akan semakin kuat.

“Di forum yang mulia ini patut disyukuri, forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik. Melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah, seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat,” imbuhnya.

Sri Mulyani menyebut, instrumen APBN ialah wujud kehadiran negara dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara guna mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ini, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan kewenangannya, presiden mengajukan Rancangan APBN kepada DPR untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan agar menjadi Undang-Undang APBN.

“APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan,” jelas Sri Mulyani.

Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*