Di Sidang MK, Menko PMK Jelaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia
FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal kemiskinan ekstrem di sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat, 5/4/2024.
Muhadjir menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen. Sementara itu, kata dia, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sebesar 6,5 sampai 7,5 persen.
“Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah,” kata Muhadjir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat.
Muhadjir juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan agar tingkat kemiskinan ekstrem dapat turun ke angka 0 persen, hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
“Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12 persen pada Maret 2023,” katanya.
Muhadjir menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional berada di angka Rp554.458 per kapita, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebanyak 408.522 atau 74,21 persen dan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25.79 persen.
“Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4 adalah komoditas pangan,” kata dia.
Untuk itu, Muhadjir mengatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat rentan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah.
“Menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah,” kata dia.
Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*
Laporan Syahrul Baihaqi
