Airlangga Sebut Penyaluran Bansos El Nino untuk Lindungi Masyarakat Miskin
FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino guna melindungi kelompok masyarakat rentan.
Pernyataan itu membantah dalil para pemohon yang mengatakan bahwa BLT El Nino yang disalurkan sejak November 2023 sampai Februari 2024 merupakan bentuk politisasi bantuan sosial (bansos) dalam pemenangan salah satu paslon.
“(Bansos) untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global,” ucap Airlangga dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.
Ketua Umum Golkar tersebut mengatakan bahwa pemerintah telah menerapkan strategi guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat, yaitu melalui program bantuan pangan dan langsung tunai. Pelaksanaan tersebut, kata dia, dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Pada saat terjadi resiko Global 2023 dan 2024 pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk menangani dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat,” kata dia.
Untuk diketahui, total anggaran untuk program bansos tunai El Nino sebesar Rp7,52 triliun. Pada tanggal 21 Desember 2023, jumlah yang telah disalurkan sebanyak Rp6,72 triliun atau mencapai 89,36 persen dari total anggaran.
Penyaluran BLT El Nino menyasar kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan, yakni November hingga Desember 2023 dan berlanjut hingga Februari 2024 dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*
Laporan Syahrul Baihaqi
