Skenario Berlabuhnya Jokowi di Golkar
FORUM KEADILAN – Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP kian renggang. Menjelang masa akhir jabatannya pada Oktober 2024 mendatang, Jokowi diisukan akan berlabuh ke Partai Golkar.
Hal tersebut terlihat dari kian mesra nya hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang beberapa kali kedapatan sering bertemu.
Meski dianggap wajar karena Airlangga juga merupakan menteri Jokowi, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli melihat ada langkah pendekatan di pertemuan tersebut.
“Jika dikaitkan dengan rencana Jokowi masuk dalam Golkar, bisa saja sedang melakukan pendekatan,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 9/3/2024.
Menurut Lili, jika Jokowi bergabung dengan Golkar, semua kader dan pengurusnya pasti akan menerima dengan baik karena seorang presiden.
Tetapi, lanjut Lili, jika masuk untuk menjadi ketua umum, mungkin tidak semua setuju karena ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan AD/ART Golkar. Sebab, untuk menjadi seorang ketua umum di Golkar harus menjadi anggota aktif selama lima tahun.
“Selain itu, Jokowi sebagai presiden juga akan berakhir, sehingga bisa dinilai tidak lagi memiliki pengaruh kuat,” sambung Lili.
Namun, posisi tinggi di Golkar yang digadang-gadang akan diberikan kepada Jokowi, diperjelas dengan skenario Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional (Munas) tahun ini. Bahlil disebut akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi.
Lili menambahkan, posisi strategis bisa saja diberikan Bahlil pada Jokowi seperti Ketua Dewan Pembina. Akan tetapi, posisi tersebut tidak sekuat di partai politik lain, seperti Gerindra ataupun PDIP.
“Kecuali nanti AD/ART nya diubah. Majunya Bahlil untuk ketua umum juga belum tentu mulus, mungkin akan ada resistensi dari kader atau pengurus yang lain. Selain itu saya lihat dia juga belum memiliki basis yang kuat di kalangan pengurus DPD. Tapi tak tertutup kemungkinan bisa saja Bahlil maju karena ada dukungan kuat dari kekuasaan atau ada intervensi dari luar,” jelasnya.
Lili meyakini, Jokowi berkemungkinan tidak akan ditunjuk sebagai ketua umum karena akan banyak resistensi dari kalangan internal serta AD/ART Golkar yang belum direvisi. Ditambah, setelah lengser nanti, Jokowi dianggap tak punya kekuatan politik lagi.
“Saya kira orang-orang yang dekat dengan Jokowi akan full mendukungnya. Tapi saya kira banyak juga mungkin yang resisten. Ini karena dia kan nanti tidak lagi presiden, belum tentu memiliki pengaruh yang kuat lagi, meski anaknya jadi wapres (wakil presiden),” pungkas Lili.
Mengenai hubungan dengan PDIP, kata Lili, Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari partai banteng moncong putih itu meskipun belum keluar secara resmi. Jika ingin kembali pun, menurut Lili, itu tidak mungkin terjadi selama masih ada Megawati Soekarnoputri.
“Maka mau tidak mau, Jokowi bila ingin tetap memiliki pengaruh ya masuk partai lain,” tutupnya.*
Laporan Merinda Faradianti
