Kunjungi PWI, Prabowo Janjikan Kebebasan Pers
FORUM KEADILAN – Calon presiden (capres) nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memenuhi undangan diskusi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Kamis, 4/1/2024.
Pada sesi diskusi tersebut, Prabowo membicarakan mengenai kebebasan pers. Menurutnya, pers menjadi alat untuk mengendalikan demokrasi.
Menurut Prabowo, kebebasan pers juga menjadi check and balances untuk mengendalikan penguasa negara.
“Saya percaya demokrasi. Dengan kebebasan pers yang dinamis, itu juga mengendalikan kita, itu memberitahu kita bahwa ada something wrong. Ada masalah di negara kita. Sering dikatakan, suatu negara yang persnya kuat, tidak ada kelaparan. Itu salah satu, karena begitu ada kelaparan semua tahu,” katanya saat sesi diskusi di Kantor PWI Pusat kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4/1.
Prabowo menyebut, dia berada di posisinya saat ini merupakan salah satu bantuan dari kebebasan pers. Kata dia, kebebasan pers menjadi penentu faktor demokrasi. Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya berkomitmen mewujudkan demokrasi tersebut.
“Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya soal demokrasi, dan saya tidak mungkin di sini tanpa pers yang bebas. Saya, partai saya bisa berkembang karena ada kebebasan pers. Menurut saya kebebasan pers menjadi faktor demokrasi,” jelasnya.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sebagai tuan rumah mengaku senang Prabowo memenuhi undangan diskusi tersebut. Ia tak mengkhawatirkan jika nanti ada pihak yang mempertanyakan soal netralitas pers.
Hendry mengungkapkan, dari ketiga capres yang memenuhi undangan diskusi di PWI, Prabowo dianggap paling bisa memberikan jawaban terhadap kebebasan pers.
“Apa boleh buat (diduga tidak netralitas) ini kondisi faktual yang kami sebagai tuan rumah, program kami terlaksana dengan baik. Semuanya berjanji, tiganya setara bahkan lebih konkrit Pak Prabowo karena dia bisa menjelaskan dan menjawab mengenai kebebasan pers,” katanya kepada awak media.
Meskipun begitu, Hendry berharap siapa pun yang akan menjadi pemimpin nantinya bisa menjaga kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Sebenarnya kembali pada UUD 1945 kemerdekaan berekspresi. Saya kira bagus walaupun tidak masuk detail,” tutupnya.*
Laporan Merinda Faradianti
