Jokowi vs Rocky Gerung, Politisi PAN: Delik Aduan Harus Pribadi Melaporkan
FORUM KEADILAN – Polemik ocehan Rocky Gerung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semakin memanas usai banyak laporan dari berbagai pihak yang merasa keberatan.
Terbaru, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan resmi melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian berbasis SARA terhadap Jokowi.
Hal itu juga mendapatkan perhatian dari Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus.
Menurut Gaus, aparat penegak hukum harus bisa mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan dari Rocky Gerung tersebut.
“Apakah itu kritikan atau penghinaan, jadi artinya perlu penjelasan dan ketegasan dari aparat penegak hukum, supaya bisa di klasifikasi ini sudah termasuk ke ranah penghinaan atau bagaimana,” katanya, kepada Forum Keadilan, Jumat, 4/8/2023.
Kedua, ia melanjutkan jika memang masuk ke ranah penghinaan maka tentu ada proses hukum yang harus berjalan.
“Menurut UU kalau penghinaan itu sifatnya bagaimana, apakah pihak yang bersangkutan harus melaporkan atau bagaimana, itu juga harus dilakukan juga, jangan menjadi preseden buruk nanti terhadap sesuatu perkembangan ini mungkin bisa aja terjadi dialetika, dinamika dan sebagainya,” lanjutnya.
Kemudian, ia menjelaskan jika memang masuk dalam UU penghinaan, maka laporan tersebut berkaitan dengan delik aduan.
“Jika delik aduan, tentu Pak Jokowi secara pribadi harus melaporkan yang bersangkutan. Kalau ini bukan ranah delik aduan tentu, kita harus bersabar dan legowo juga bagaimana menyikapi pernyataan Gerung ini,” jelasnya.
“Kita tunggu saja bagaimana sikap presiden, kalau ini adalah delik aduan sesuai dengan pernyataan para pakar, kalau namanya delik aduan harus yang bersangkutan,”imbuhnya.
Anggota komisi II DPR RI itu pun, mengatakan masyarakat dan pihak lain tidak perlu terlalu mendesak Jokowi, karena ia menganggap orang nomor satu di Indonesia itu jauh lebih paham mengenai persoalan ini.
“Kalau ini memang pelanggaran delik aduan, ya harus dilakukan oleh pribadi langsung presiden sendiri, tentu kita doronglah presiden untuk melakukan laporan kepada penegak hukum. Tapi kita juga jangan terlalu mendesak bapak Presiden, karena Presiden juga sangat memahami karena beliau sendiri yang terkena sikap Rocky Gerung yang disebut menghina atau sebagainya,” ungkapnya.
Politisi yang akrab disapa Datuak Batuah itu juga mengaku jika sebagai pejabat negara, baik DPR RI, maupun jajaran menteri, dan pejabat publik lainnya memang harus siap untuk dikritisi.
“Kita berharap kepada masyarakat agar bisa memilah, membedakan mana sesuatu yang pas untuk disampaikan, mana yang elok, yang penting sebetulnya kritikan itu kan bagaimana sampai, dan bisa mengubah orang yang di kritis itu kan yang penting,” tegasnya.
Sementara itu, terkait bungkamnya Jokowi yang memilih mengabaikan ucapan serta tindakan Rocky Gerung ini. Gaus khawatir polemik ucapan Rocky Gerung bakal dimanfaatkan oleh pihak lain.
“Yang jelas sikap Presiden pada hari ini, tidak mau melaporkan Rocky Gerung sebagai pribadi orang yang dihina, lain sebagainya. Nah, yang muncul justru tim-tim nya Pak Jokowi, oleh karena itu kita juga berharap aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, dan proporsional, jangan ini diproses karena adanya gerakan-gerakan oleh siapapun, tetaplah bekerja sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan, dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Terakhir, Gaus menyakini bungkamnya Jokowi tidak ada kaitannya dengan pemilu atau untuk menjaga elektabilitas tertentu.
“Dan ini memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilu, oleh karena itu kita harus bersikap juga jangan sampai ini menjadi momen bagi orang-orang yang ingin merusak pemilu agar tidak terlaksana, dan terjadi kegaduhan,” tegasnya.
“Oleh karena itu, bapak mengimbau dengan semua elemen masyarakat tetap profesional dalam menyikapi itu, harus dengan dada lapang, pikiran jernih, kalau ini memang penghinaan tentu ada aturan-aturan main yang akan dilakukan oleh penegak hukum dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh RG tersebut,” tandasnya.
Sedangkan di sisi lain, kader PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo justru memilih untuk tidak ikut campur dengan mengatakan, “Kalau soal ini tanyakan kepada yang lain saja ya,” katanya.*
Laporan Novia Suhari
