FORUM KEADILAN – Belum resmi menentukan dukungan terhadap calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024, Partai Amanat Nasional ogah berkomentar soal sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Politisi PAN, Nasril Bahar menilai terlalu dini bagi partainya untuk menyinggung soal cawapres pendamping Ganjar.
“Saya tidak bisa merespon saat sekarang ini. Ya masih terlalu pagi,” katanya saat dihubungi Forum Keadilan, Senin 5/6/2023.
“Saya ga memberikan tanggapan. Saya ga tau dan tidak mau berkomentar,” tegasnya lagi.
PAN diketahui masih belum menentukan pilihan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar maupun Prabowo Subianto sebagai capres. PAN hingga saat ini terus melakukan komunikasi aktif dengan PDIP maupun Gerindra.
Terbaru, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengungkapkan siapapun capresnya, partainya ingin mengusung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres). Tak hanya itu, internal PAN menurut Yandri juga masih berharap dapat menduetkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Sosok BG sebagai Cawapres pendamping Ganjar dideklarasikan kelompok relawan Pro Patria Pro Ganja Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (4/6). Pro Patria Pro Ganjar menilai sosok BG dianggap pas dan cocok bersanding dengan Ganjar karena sudah lama bertugas di Indonesia serta tipekal pemikir sehingga akan menghadirkan program untuk Indonesia lebih maju.*
Sosok Budi Gunawan dikenal publik memiliki kedekatan dengan PDIP karena pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Wapres di tahun 1999. Budi Gunawan bahkan tetap dipercaya sebagai ajudan saat Ketua Umum partai berlambang banteng dengan moncong putih itu naik tahta menjadi presiden ke-5 di tahun 2000-2004. Sempat dinyatakan sebagai Kapolri terpilih, lulusan Akpol 1983 ini gagal menjadi pimpinan Korps Bhayangkara karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari 2015 atas dugaan menerima suap dan gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2005.
Laporan Merinda Faradianti
