Soal TikTokers Bima, Tokoh Pemuda Lampung: Pemerintah Tak Boleh Anti Kritik!
FORUM KEADILAN – Kritik pedas dari TikTokers @awbimaxreborn atau Bima Yudho direspons dengan dugaan intimidasi pihak pemerintah terhadap orang tua Bima di Lampung Timur. Hal itu diungkapkan Bima melalui akun Tiktoknya beberapa waktu lalu.
Menurut Bima, orang tuanya dipanggil Bupati Lampung Timur dan ditegur oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui sambungan telepon. Tak hanya itu, kediaman Bima juga didatangi aparat kepolisian. Hal ini lantas menjadi sorotan nasional. Bahkan, Lampung menjadi trending topik selama beberapa hari di media sosial Twitter.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Perindo Provinsi Lampung Muhammad Husni mengatakan, pemerintah harusnya tidak bersikap anti kritik.
Menurut Husni, mestinya pemerintah juga menerima dengan legowo kritik dan saran dari masyarakat. Pemprov Lampung, lanjut Husni, bernaung di NKRI, di mana berpendapat itu sangat diperbolehkan jika untuk membangun.
“Sebagai pemimpin harus bijaksana. Pemimpin itu siap disanjung, diangkat, dihina dan siap dijatuhkan juga,” kata Husni kepada Forum, Selasa, 18/4/2024.
Husni mengapresiasi adanya pemuda yang berani angkat bicara ihwal persoalan di daerahnya. Kendati demikian, menurutnya, penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang santun, tanpa ada unsur ujaran kebencian.
“Bagus ada milenial yang angkat bicara. Speak up itu bagus, tapi ada tata caranya. Tidak dengan kebencian, tapi kita tunjukkan, pembangunan itu harus bagaimana, dia juga harus punya data, berapa anggarannya, digunakan berapa, dan sebagainya,” ujar pria yang hobi diving itu.
Menurut Husni, sebuah kritik yang dilontarkan, harus berdasarkan data, dan disertai dengan solusi. Selain itu, pemberi kritik juga mesti memberikan pandangan, saran, dan memiliki dasar dari pendapatnya itu.
“Menurut saya, mengkritik itu sah-sah saja, salah satu bentuk dari demokrasi dan bagian dari kebebasan berpendapat. Asalkan, kritik diikuti dengan solusi. Kalau kritik tanpa solusi, itu namanya nyinyir,” kata Husni.
“Kritik tanpa data itu menurut saya salah. Mungkin dia (Bima) ada data fisik jalan rusak, tapi kan dia harus lebih detail kalau mau mengkritik sebuah instansi pemerintahan,” lanjutnya.
Husni menambahkan, kebebasan berpendapat itu sangat memungkinkan asal tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan.
“Mungkin Bima ada sedikit terpeleset lah. Ada kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan sebagai pengkritik. Apalagi dia kuliah di Australia yang mestinya berkompeten dalam berpendapat,” sambung Husni.
“Kalau ada pelaporan hukum, itu sah-sah saja kalau memang ada indikasi pencemaran nama baik dan lain-lain. Tapi menurut saya, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa memaafkan warga masyarakatnya,” pungkasnya. (*)
