DPR Minta Polemik di KPK Jangan Sampai Hambat Pengusutan Korupsi Ditjen Minerba
FORUM KEADILAN – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, pengusutan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM harus terus berjalan. Meskipun saat ini KPK juga sedang menghadapi polemik internal.
Kata Mulyanto, pengungkapan kasus itu bisa jadi langkah awal bagi KPK untuk mengusut secara tuntas adanya kasus-kasus besar lainnya di lingkungan Kementerian ESDM.
“Sekarang saja sudah nampak ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dana tukin,” katanya, dikutip dari pernyataan di PKS, Senin, 17/4/2023.
Mulyanto menyebut, semenjak perkara itu masuk di KPK sudah mulai ditemukan kasus baru lainnya, seperti adanya kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK Firli Bahuri sampai dugaan korupsi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait usaha penambangan batu bara.
“KPK jangan asyik bermain di kasus-kasus kecil sementara kasus lainnya tidak diusut tuntas,” tegasnya.
Mulyanto berharap, KPK dapat mengusut kasus korupsi lainnya pada wilayah berpotensi yang lebih material, seperti penyimpangan penerimaan PNBP batu bara dan mineral lainnya serta tidak hanya berhenti di kasus tukin Minerba itu saja.
Mulyanto memperkirakan potensi penyimpangan dalam pengelolaan mineral dan batu bara ini sangat besar. Itu karena skala ekonomi yang raksasa.
Mulyanto mengungkapkan, PNBP untuk tahun 2021 saja sebesar Rp75 triliun. Sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp183 triliun.
“Ini yang membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) kita terus surplus, apalagi pada saat harga komoditas tinggi. Padahal itu pun penerimaan negara ini belum maksimal,” sambungnya.
Angka penerimaan itu diyakini Mulyanto akan semakin besar bila KPK serius mengusut semua dugaan korupsi.*
Laporan Merinda Faradianti
