Yogyakarta Benteng Kokoh Pelindung Pribumi

0

 

Priyono B. Sumbogo

Jakarta dan sekitarnya kini bertumbuhan kompleks perkantoran dan pemukiman mewah yang lahannya dimiliki oleh konglomerat keturunan Cina. Bahkan Lippo Grup milik keluarga Mochtar Riyadi yang keturunan Cina sedang membangun kota baru bernama Meikarta di Cikarang walau izinnya masih bermasalah.

Kepualuan Seribu juga digeruduk oleh sejumlah konglemerat keturunan Cina seperti Aguan yang disebut-sebut sebagai Kepala Sembilan Naga. Mereka ingin membangun kawasan eksklusif yang harganya sulit dijangkau oleh pribumi.

Mengapa perusahaan raksasa seperti Lippo Grup atau kelompok Aguan bisa berbuat begitu, boleh jadi karena Pemerintah Daerah juga pemerintah pusat ragu-ragu untuk berhadapan dengan Lippo

Tapi Pemerintah Daerah dan Keraton Kesultanan Yogyakarta tidak ragu-ragu melarang nonpribumi memiliki hak kepelikan tanah. Tentu termasuk bagi keturunan Cina.

Pada 2015 tim hukum Keraton Yogyakarta, KRT Niti Negoro menegaskan bahwa larangan tersebut diatur melalui surat instruksi Wakil Gubernur yang ditandatangani Paku Alam VIII pada 5 Maret 1975. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa hingga saat itu, warga negara Indonesia non pribumi belum boleh memiliki tanah.

Niti Negoro menjelaskan alasan dikeluarkan peraturan tersebut karena pertimbangan untuk pemerataan hak. Pada waktu itu jika tidak diatur demikian, maka tanah-tanah di Yogyakarta akan dikuasai oleh warga keturunan yang pada waktu itu dominan dalam ekonomi.

Dia pun menegaskan peraturan tersebut hingga kini tetap berlaku meski sudah ada pemberlakuan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pada tahun 1984 di Yogyakarta. Sebab, Yogyakarta adalah daerah istimewa sehingga tidak semua peraturan berlaku di Yogyakarta. “Yogyakarta ini daerah istimewa, tidak semua berlaku penuh. Sepanjang ada di Yogyakarta, harus tunduk peraturan di Yogyakarta,”  begitu katanya. Dan sebagai pribumi asli, saya, Priyono B. Sumbogo, mendukung dan setuju sepenuhnya.

Arie Yuwirin Kepala Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Yogyakarta pada tahun 2015, juga menegaskan memang warga negara Indonesia nonpribumi tidak boleh memiliki hak untuk memiliki tanah alias SHM (surat hak milik) di Yogyakarta.  Dia menjelaskan, tidak bolehnya WNI nonpribumi memiliki hak milik tanah sudah diatur dalam instruksi gubernur tahun 1975. Bahkan ketika instruksi itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) dan  MA memenangkan putusan itu menjadi Yurisprudensi.

Penjelasan pihak Keraton Yogyakarta dan BPN Yogyakarta tersebut terkait dengan  pengaduan Granad (Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi) ke Presiden Joko Widodo). Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta dilaporkan ke Jokowi karena dugaan separatisme. Laporan tersebut ditulis Ketua Granad Willie Sebastian, dalam bentuk surat yang dikirim 12 September 2015.

Dalam surat tersebut Sultan dituding telah menyelewengkan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama di bidang pertanahan dan indikasi separatis dengan menghidupkan aturan hukum Kolonial (Rijksblad) dan mengesampingkan UUPA No.5/1960.

Wille Sebastian adalah pria keturunan Cina atau Tionghoia. Menurut Willie setidaknya ada empat poin indikasi separatisme yang dilakukan Sultan. Pertama, pengambilalihan hak menguasai negara terhadap tanah negara, dengan cara sertifikasi tanah-tanah negara menjadi tanah Keraton.

Kedua, pengambilalihan hak milik masyarakat atas tanah desa sebagai aset publik, dengan cara penerbitan Peraturan Gubernur DIY No 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Menurut Willie aturan itu bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Diktum IV, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 dan UUK DIY Pasal 16. Desa jadi kehilangan milik tanah Desa,” terangnya.

Ketiga, penerbitan Raperdais bidang Pertanahan yang isinya adalah upaya menghidupkan kembali Rijksblad sebagai dasar Sultan Grond. Padahal Sultan Ground sudah dihapus dengan Perda DIY No 3 Tahun 1984.

Keempat dugaan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara Indonesia non pribumi. Seperti diketahui, warga non pribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik tanah di Yogyakarta. “Saya mau tanya, apa ada WNI non pribumi? WNI yang WNI. Ini diskriminasi, padahal kita sudah punya UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” ujar Willie ketika itu.

Saya, Priyono B.Sumbogo dari  tepianYogyakarta  juga ingin bertanya. Apa kalian benar-benar cinta Indonesia? Berapa ribu triliun rupiah yang kalian simpan di Singapura atau negara lain setelah menimba harta dari Indonesia?  Berapa ratus triliun uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kalian gunakan untuk memborong dollar AS sehingga negeri ini limbung.

Silahkan menyebut  saya rasis. Dengan penuh harap didengarkan, saya usul kepada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia dan Pemerintah Pusat untuk meneladani sikap Pemerintah dan Keraton Yogyakarta. Jangan pernah memberi hak kepemilikan tanah kepada nonpribumi. Buat Peraturan Daerah untuk mensiasati UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sekarang zaman otonomi daerah. Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing demi kesejahteraan masyarakatnya, khususnya penduduk pribumi.