Tegas dan Berani

“Firman Wijaya Telah Melakukan Pelanggaran Hukum”

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan.
0

Dr. Syarifuddin Hasan, SE, M.M, M.B.A, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat:

 

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memastikan Polri akan proposional dalam menindaklanjuti laporan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri. SBY melaporkan pengacara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Firman Wijaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kami tangani saja secara proposional masalah itu,” ujar Tito di Majelis Taklim Al Afaf, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2018. Namun, Tito enggan berkomentar banyak soal laporan SBY. Ia menghindar saat ditanya lebih jauh soal itu. “Saya enggak usah komen dulu masalah itu. Ntar panjang lagi,” kata Tito dikutip dari laman Kompas.com

Sementara Poltisi Partai Demokrat menyambut baik terhadap pihak Polri yang akan memproses atas laporan sang Ketua Umumnya tersebut

Untuk mengatehui lebih lanjut pernyataan Partai Demokrat,berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Syarifuddin Hasan, SE, M.M, M.B.A atau yang akrab dipanggil Syarif Hasan pada Rabu 7 Februari 2018 di Jakarta,  berikut nukilannya;

 

Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri, Selasa (6/2/2018). Apa yang bisa Anda Jelaskan terkait hal tersebut?

Langkah yang ditempuh oleh Pak SBY adalah hak setiap warga negara. Kalau setaip warga negara merasa dirinya difitnah itu hak seseorang untuk melaporkan ke aparat penegak hukum yaitu ke pihak kepolisian.

Firman Wijaya menyebut proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Apa tanggapan Anda?

Pernyataan dan tindakan Firman Wijaya tersebut bisa diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Itu sudah pasti. Apalagi tidak didukung dengan data dan fakta. Apa yang disampaikan Firman Wijaya tersebut tidak benar.

Kalau tidak didukung dengan data yang tidak benar berarti apa yang dilakukan Firman Wijaya itu politis jika Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono disebut terlibat dalam lingkaran korupsi mega proyek KTP elektronik.

Pak SBY sama sekali tidak terlibat dalam korupsi KTP-el. Sekali pun proyek itu diajukan ketika SBY menjadi presiden, program KTP-el semata untuk melaksanakan UU kependudukan. Apa yang dikatakan oleh Firman Wijaya itu merupakan politis dan tendensius.

Meski menghormati langkah SBY, Firman menilai pelaporan tersebut berpotensi menggangu independensi dan transparansi proses peradilan. Apa pendapat Anda?

Mari kita sama sama kawal prosesnya hukum kasus ini hingga ke persidangan nanti. Yang paling penting, itu merupakan pembelajaran bagi mereka (orang yang menfitnah dan menuduh seseorang tanpa bukti hukum). Jadi siapapun yang melakukan fitnah yang harus ada ganjaran dan konsekuensi hukumnya

 

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memastikan Polri akan proposional dalam menindaklanjuti laporan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri. Apa harapan Partai Demokrat terhadap proses hukum itu?

Saya berharap pihak kepolisian dengan cepat  melakukan proses terhadap laporan  pak SBY terebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini harapan kami dari Partai Demokrat kepada pihak kepolisian agar jangan terlalu lama dalam memprosesnya. Kenapa demikian? Agar kasus ini mempunyai status hukum yang jelas dan tidak menjadi bola liar nantinya

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.