Prosedur Pemberian Izin Penambangan Rakyat Di Babel Tidak Benar

0

Forumkeadilanbabel., Bangka Belitung – Wakil ketua DPRD Bangka Belitung, Dedy Yulianto mengaku mendukung sepenuhnya pemberian izin penambangan rakyat  (IPR) hanya saja menurut dia, pemberian IPR oleh Gubernur Babel, Erzaldi tidak melalui prosedur yang benar.

“Kenapa persoalan IPR ini kami masukan dalam hak interpelasi, karena kami ingin sampaikan kepada masyarakat Babel bahwa intinya kami mendukung sepenuhnya pemberian ijin pertambangan rakyat, namun masyarakat perlu tau adanya kesalahan prosedur yang dilangkahi oleh Pemerintah Provinsi,” kata Dedy melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi belum lama ini.

Masih kata Dedy, semestinya sebelum  dikeluarkan IPR, terlebih dahulu ditetapkan Wilayahh Penambangan Rakyat ( WPR).

“Artinya IPR diberikan di atas WPR, namun kenyataannya WPR belum di tetapkan, IPR sudah di keluarkan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Dedy juga mempersoalkan Pemerintah Provinsi Babel yang mengacu pada wilayah pertambangan Sumatera dan RTRW. Sebab menurutnya itu kekeliruan yang ditunjukan Pemprov Babel.

“Sebab jelas – jelas UU mengatakan mesti ada wilayah pertambangan rakyat, WPR. Selain itu juga pemberian luasan wilayah IPR  untuk  perorang hanya 5 ha, dan koperasi 25 ha, namun faktanya di lapangan Pemprov justru mengeluarkan 98 ha untuk perorangan. Itu kan sudah tidak bener, itu jelas jelas melangkahi aturan perundang-undangan,” kata Dedy.

Oleh karenanya, kata Dedy, dirinya memasukan persoalan tersebut ke dalam hak interpelasi  untuk minta penjelasan kepada Gubernur terkait kesalahan prosedur ini.

“Sekali lagi kami mendukung penuh terkait masalah IPR ini, namun kami juga pertanyakan adanya bapak angkat yang bermitra kepada pemilik IPR. Itu bertentangan dengan undang undang, masalah Perizinan dari hulu sampai hilir adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah, termasuk pengawasan dalam produksi, bukan dilibatkan pihak ketiga dalam hal ini Smelter,” sesalnya.

Ditambahkannya, pemilik Smelter jika ingin memiliki IUP timah harus melalui proses lelang, bukan menjadi bapak angkat dan kerjasama dengan pemilik IPR.

“Ini ada apa ? Ingat masalah penerbitan IPR ini, ada sanksi pidananya, jadi jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, karena IPR diberikan untuk rakyat, bukan untuk perusahaan Smelter yg pura pura menjadi bapak angkat dan mengatasnamakan rakyat dan merampok hak hak rakyat,” pungkasnya.