Politikus Gerindra Usul KTP Pendatang Dibolongi, Anggota DPR: Tidak Humanis

Ilustrasi pendatang baru
Ilustrasi pendatang baru | Ist

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Iman Satria, mengenai kebijakan terkait pendatang baru usai mudik Lebaran 2023.

Iman Satria mengusulkan para pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan untuk dimasukkan ke panti rehab sebelum dipulangkan ke daerah asal.

Bacaan Lainnya

Selain itu, ia juga mengusulkan agar KTP yang bersangkutan dibolongi sebagai tanda mereka telah melakukan pelanggaran.

Menurut Taufik, cara pandang tersebut tidak humanis dan mengesampingkan tugas konstitusional pemerintah, termasuk pemerintah daerah yang wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warganya.

Taufik juga berharap jangan sampai cara pandang seperti itu malah menunjukkan arogansi dan bias kelas, seolah pendatang dari luar Jakarta yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan sedang mencari kehidupan yang lebih baik dianggap sebagai pengganggu ketertiban.

“Kota besar akan selalu menjadi daya tarik bagi pendatang apabila di daerahnya tidak terbuka kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik,” katanya, saat dimintai keterangan oleh tim Forum Keadilan, Jumat, 28/4/2023.

Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan dukungan atas akses pekerjaan di daerah di luar Jakarta harus menjadi target program pemerintah yang penting.

Selain itu, persoalan kepadatan penduduk, ketertiban umum dan ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia serta prinsip hukum dan keadilan.

“Penertiban administrasi harus dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada tugas konstitusional negara yakni menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia,” tandasnya.*

 

Laporan Novia Suhari