Pimpinan DPRD Babel Dikriminalisasi?

0

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang – Penangkapan anggota DPRD Babel dari Fraksi Golkar yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Babel, Hendra Apollo ST MSi oleh polisi narkoba dari Polda Metro Jaya di sebuah tempat karaoke di bilangan Jakarta, Senin malam (18/12/2017) yang akhirnya dilepas lantaran tidak terbukti memakai dan menyimpan narkoba berbuntut panjang.

Hendra Apollo yang dikenal frontal dan kritis menyuarakan hak masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat. Apalagi membela hak nelayan dengan menolak kapal isap. Dalam penggerbekan itu, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Pun demikian saat dibawa ke markas Polda Metro Jaya, urine Hendra Apollo ternyata negatif tidak mengandung narkoba.

Lantaran merasa sudah dikriminlisasi, Rabu (27/12/2017) Hendra pun menemui Kapolda Babel Brigjen Pol Syaiful Zahri. Usai bertemu Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Kepada wartawan Hendra mengatakan dirinya merasa ada pihak yang berusaha menjatuhkannya. Menurutnya kejadian tersebut bersamaan dengan keluarnya statemen dirinya dalam berita soal Kapal Isap Produksi (KIP) yang dianggap tidak banyak berkontribusi menambang pasir timah di Bangka Belitung.

Diceritakan Hendra, peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Metro Jaya saat dirinya menemui koleganya disalah satu tempat karaoke di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 malam. “Saya diundang oleh kolega saya karaoke di kawasan Lokasari Jakarta, jam 21.00 WIB 18 Desember 2017,” kata salah satu pimpinan DPRD Babel ini.

Sekitar pukul 00.00 WIB dinihari, 5(lima) anggota Dit Narkoba Metro Jaya mendatangi room tempat pertemuannya yang dipimpin oleh Kompol Arman yang menjabat Kanit di Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Pada saat itu Kompol Arman langsung menanyakan siapa anggota DPRD Bangka Belitung bernama Hendra Apollo.

“Saya pun mengaku lalu mereka pun memeriksa tas dan baju saya namun hasil penggeladahan dan pemeriksaan didalam room tersebut tidak ditemukan barang- barang yang berkaitan dengan narkoba. Sekitar pukul 02.30 WIB singkatnya saya dibawa oleh Kompol Arman ke Polda Metro Jaya, disana urine saya ditest juga negatif kemudian saya diinformasikan bahwa penggerebekan ke saya atas perintah dari Ditnarkoba Polda Babel dan menjadi TO Polda Babel. Mengingat tidak ada permasalahan terkait Narkoba maka pada pukul 7.00 WIB tanggal 19 Desember 2017 saya pun diizinkan pulang dari Ditnarkoba Polda Metro Jaya,” demikian  kronologis kejadian yang disampaikan Hendra Apollo kepada sejumlah wartawan, Rabu (27/12/2017).

Hendra menilai penggerebekan dan penangkapan terhadap dirinya  banyak kejanggalan. “Seperti sudah ada yang merencanakan, ada upaya ‘membungkam’ anggota DPRD Bangka Belitung yang vokal demi kepentingan masyarakat dan hal ini sangat disayangkan sekali,” ungkapnya.

Apalagi anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat sudah seharusnya membela kepentingan masyarakat.”Ini namanya upaya kriminalisasi terhadap anggota DPRD sangat disayangkan sekali,” kata politikus Partai Golkar ini.

Dengan kejadian ini, mantan aktivis Babel ini berharap aparat penegak hukum untuk tidak asal menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Metro Jaya setelah mendapatkan informasi sebagai TO Dit Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung.

“Ya penegak hukum jangan asal percaya informasi makanya tadi saya temui kapolda untuk bertukar pikiran terkait kejadian tersebut,” kata Hendra Apollo.

Ditambahkan Hendra Apollo, kedatanganya menemui Kapolda Brigjen (Pol) Syaiful Zachri dalam rangkain tukar pendapat. Tanpa maksud untuk membuat laporan terkait permasalahan yang menimpanya. Namun dirinya menyampaikan harapan kepada kapolda agar mengecek ke jajaran Dit Narkoba terkait status dirinya di TO mereka berdasarkan apa.
“Saya ucapkan terima kasih pak Kapolda berjanji akan mengecek untuk mengetahui apa yang saya sampaikan ke beliau,” imbuhnya

Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Babel Kombes Suhirman melalui Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Mun’im berharap jika memang merasa ada hal-hal yang tidak berkenan terkait apa yang dilaksanakan anggota Polri dalam menjalankan tugas agar melaporkan secara resmi. Seperti kejadian yang dialami oleh Wakil Ketua DPRD Hendra Apollo diharapkan agar memberikan laporan resmi sehingga bisa menjadi dasar untuk menindaklanjutinya.

“Harapannya memberikan laporan resmi lah walaupun apa yang diinformasikan tersebut akan ditindaklanjuti jika memang ada kesalahan prosedur atau lainnya tentu akan ada tindakan yang diambil pimpinan,” kata AKBP Abdul Mun’im.  (Romli Muktor)