Komnas HAM: Presiden Jangan Hanya Menghitung Ekonomi dalam Kebijakan Strategis Nasional

FORUM Keadilan – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Presiden Jokowi tidak hanya menghitung soal infrastruktur, ekonomi dan investasi semata dalam mengeluarkan kebijakan strategis nasional.

Presiden perlu mempertimbangkan hak asasi manusia masyarakat terkena dampak dalam mengeluarkan kebijakan strategis nasional.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari mengatakan kebijakan dalam mendukung Program Strategis Nasional berpotensi memunculkan korban pelanggaran hak asasi manusia dan bersifat masif.

Beka Ulung Hapsari menjelaskan kebijakan proyek strategis nasional tidak hanya bagaimana menghitung infrastruktur, ekonomi dan investasi semata. “Perlu mempertimbangkan hak asasi manusia dari masyarakat terdampak,” ujar Beka Ulung Hapsari pada FORUM Keadilan, Rabu (24/11).

Beka Ulung Hapsari mencontohkan proyek pembangunan bendungan, destinasi wisata baru, infrastruktur baru, jalan tol, yang termasuk proyek strategis nasional. Misalnya pembangunan Trans Sulawesi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapat ganti untung dari proyek tersebut.

“Belum lagi pembangunan bendungan di beberapa daerah, ada sebagian menolak dan kemudian ada yang menerima dengan catatan tapi minta gati rugi,” ujar Beka.

Beka mendorong pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih integratif secara substansi, ekonomi, sosial dan hak asasi manusia. Sehingga harkat dan martabat masyarakat terangkat, terlindungi dan terpenuhi.  

spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnnya

Vaksinasi di Kapuas Berhadiah...

Aktivitas Menwa UPN Veteran...

Tersangka Kasus Rekaman Video...

Warga Rentan Sosial Yogyakarta...

Kasus positif Covid-19 tersisa...

Menhan Luncurkan KCR Kelima...

Wagub Jabar Kutuk Pelaku...

Bupati Ciamis Apresiasi Tenaga...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Berita Terkini

spot_img