NASIONAL

Menurut Komnas Perempuan, kebanyakan media membuka identitas para artis yang terduga kasus prostitusi online ini lantaran banjirnya informasi dari kepolisian. Mariana menyarankan agar polisi tak membuka identitas hingga proses penyidikan rampung. FOTO Komnas Perempuan Mariana Aminuddin

“Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan,” kata Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangan tertulis , Selasa (5/2/2019).

"Persoalan kayak Ustaz Abu Bakar Baasyir, kenapa bisa seperti itu, kami pertanyakan. Hanya menjawab sedikit. Saya kira masih dalam kajian," ujar Cak Nanto di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). FOTO Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kajian pembentukan Biro pengamanan ini sudah dikaji sejak penyerangan yang dialami Penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017 silam. FOTO Wakil Ketua KPK Saut situmorang

“Inilah Islam Nusantara yang santun, ramah, berkarakter dan berintegritas. Dia bukan mazhab, bukan aliran, tapi tipologi,” Kata Ketua PB NU Said Aqil Siroj .dalam sambutannya pada acara Hari Lahir (Harlah) ke 73 NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (27//20191). Foto Acara Harlah ke-73 Muslimat NU di SUGBK, Jakarta, Minggu…

Salah satu putra terbaik Bali menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Dia adalah Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, SE. Mayjen Nyoman Cantiasa menggantikan Mayjen TNI Eko Margiyono yang akan menjadi Pangdam Jaya. Sebelum mendapat kepercayaan sebagai Danjen Kopassus, Cantiasa pernah menjabat sebagai Danrem 163/Wira Satya. Ia kemudian…

Tiga penyuplai senjata kepada kelompok pemberontak di Papua, divonis 2,6 tahun penjara. “Para terpidana telah dibawa ke Mapolda Papua guna dilakukan penahanan. Kami berharap ini dapat memberikan efek jera bagi ketiga terdakwa serta mempersempit ruang gerak mereka,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo

Matan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak suaranya atau golput pada Pemilu 2019 pada dasarnya akan dirugikan secara elektoral. "Kalau tidak memilih berarti dia memberi kesempatan kepada orang yang pilihannya lebih jelek dari dia, sehingga secara elektoral dia dirugikan," kata Mahfud saat…