NASIONAL

Marwata mengakui, OTT KPK tidak akan berhenti. "Saya yakin tidak (berhenti), apalagi kalau menyangkut kepala daerah," ujar Capim KPK Alexander Marwata yang masih menjabat Wakil Ketua KPK dalam uji kelayakan di DPR, Kamis 12/9/2019. FOTO Alexander Marwata

"Kali ini untuk fit and proper test capim KPK surat pernyataannya tidak standar. Tetapi yang standar plus nanti ditambah hal-hal yang merupakan komitmen," kata anggota komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019) Komisi III DPR RI

Sekitar 200 mahasiswa dan pelajar Papua yang menempuh studi di berbagai daerah di luar Papua memutuskan kembali ke kampung halamannya karena alasan merasa tidak aman, intimidasi maupun sebagai bentuk solidaritas. Ada yang secara terbuka mendukung Papua Merdeka. FOTO Mahasiswa dan pelajar Papua yang pulang kampung

 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memaksa seorang pengguna jasa (majikan) membayar kompensasi senilai 50 ribu riyal atau setara Rp185 juta kepada asisten rumah tangga (ART) berinisial SW. FOTO TKI di Arab Saudi

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, saat ini pihak kepolisian sudah menahan FBK yang merupakan mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasi (Uncen). FOTO Saat aksi Papua saat dibubarkan

Pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi untuk meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak agar tidak menjadikan calon yang melanggar etik menjadi pimpinan KPK. KPK juga meminta Jokowi menghentikan revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. FOTO Aksi jajaran KPK bersama Novel Baswedan

"Saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara. Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi," kata Presiden di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). FOTO Presiden Joko Widodo

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pihak yang menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Menurut Fahri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah melakukannya. FOTO Fahri Hamzah

"Transparency International Indonesia mendesak agar Presiden menolak pembahasan revisi UU KPK dengan tidak mengirimkan Surpres," ucap Sekjen TII Dadang Trisasongko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/9). FOTO Kegiatan KPK dan TII