Menguji Keberanian KPK Memeriksa Puan Dan Pramono

0

Tiga politisi dari partai besar, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Partai Demokat, secara kompak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keterlibatan nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov), dalam persidangan pada Kamis 22 Maret 2018.

“KPK jangan piih kasih, semua nama yang disebut harus dibuktikan. Harus diungkap baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi,” kata  Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian kepada wartawan usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Maret 2018.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menganggap keterangan Setya Novanto dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi e-KTP tidak bisa diabaikan. Menurutnya, meski keterangan Setnov mengutip pernyataan orang lain, tetapi dia jelas menyebutkan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi tersebut. “Kalau ada yang menyebut keterangan itu hanya berdasarkan ‘katanya-katanya’, saya pikir itu pihak yang membaca undang-undang zaman old (zaman dulu),” ujar Habiburokhman dalam diskusi bertajuk `Nyanyian Ngeri Setnov` di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Maret 2018.

Setya Novanto  di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/3)  (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo meminta agar KPK untuk menindaklanjuti pengakuan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Sehingga, hukum atau pemberantasan korupsi tidak tampak tumpul ke atas. “Seharusnya (menindaklanjuti). Hukum tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Roy Suryo, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat 23 Maret 2018.

Apalagi, menurut Roy, pengakuan seseorang dalam ruangan sidang di bawah sumpah menututnya kepercayaannya masing-masing. Maka seyogiyanya lembaga antirasuah tersebut sangat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti pengakuan Setnov. “Kita sudah sering mendengar, bahwa pengakuan seseorang dalam ruangan sidang itu disumpah kepada Tuhan. Jadi harus ada tindakan dari KPK,” tutup Roy.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, juga meminta KPK harus memeriksa Puan Maharani dan Pramono Anung yang namanya disebut oleh Setnov dalam persidangan Tipikor.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang biasanya membela KPK, belakangan ikut tak sabar. ICW juga mendesak KPK agar segera memeriksa Puan dan Pramono terkait dengan kesaksian Setya Novanto, yang menyebut dua politikus PDIP itu menerima masing-masing US$500 ribu dari proyek e-KTP. 

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz pada Jumat 23 Maret 2018 menganggap kesaksian Setya Novanto dalam persidangan wajib ditelusuri KPK karena merupakan fakta baru yang harus diuji kebenarannya. “Jadi posisi ICW itu, itu informasi awal yang harus diuji kebenarannya. Bagaimana cara mengujinya, KPK harus menelusuri informasi itu untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak, itu yang paling penting,” kata Donald.

Selain memeriksa Puan dan Pramono, lanjut Donald, penyidik KPK juga harus mengorek keterangan dari kolega Setya Novanto, Made Oka Masagung, salah tersangka baru e-KTP. Ini karena kesaksian Setnov soal pemberian uang ke Puan dan Pramono berasal dari Oka.  “Tapi yang harus ditelusuri dari Made Oka dulu, itu prinsipnya,” kata dia.

Donal menyebut munculnya nama Puan dan Pramono dalam persidangan terdakwa korupsi proyek e-KTP itu menandakan babak baru dalam korupsi proyek e-KTP mengingat kedua tokoh itu belum pernah disebut dalam sidang sebelumnya. 

Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novanto, bahkan menantang KPK untuk membuktikan keterlibatan Puan dan Pramono dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Menurut Maqdir, KPK memiliki penyidik dan penuntut umum untuk mencari bukti-bukti lainnya atas kesaksian Setnov.  “Sekarang tugas KPK yang buktikan (keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung). Kan mereka ada penyidik dan penuntut umum,” kata Maqdir.

Menurut Maqdir, kliennya sudah menyerahkan daftar nama para pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP kepada penyidik KPK maupun majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.  Penyerahan daftar nama-nama itu sebagai bagian pengajuan justice collaborator.  “Sepanjang yang saya ketahui, semua sudah disampaikan Pak Setya Novanto,” tuturnya.

Dari Yogyakarta, peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim meminta KPK tidak boleh berhenti menelusuri adanya tuduhan keterlibatan politikus PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus tersebut, sebagaiamana diungkapkan terdakwa Setya Novanto di persidangan kasus korupsi KTP el. “Dalam hal ini, memeriksa Puan dan Pramono menjadi hal yang mesti dilakukan,” ujarnya pada persi, Minggu 25 Maret 2018.

Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan Setya Novanto kepada Menteri PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/3).   (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).

Ia menilai, justru dengan menindaklanjuti temuan itu sebagai cara untuk membuktikan apakah pernyataan Novanto itu betul atau tidak, atas keterlibatan Puan dan Pramono. Kendati demikian, Hifzil mengingatkan KPK untik tetap berhati-hati dalam memproses penyebutan nama-nama tersebut.

Jangan sampai juga, dia menerangkan, KPK dinilai politis dalam memeriksa pernyataan mantan ketua Umum Golkar itu. “KPK harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukannya tidak dicap politis. Misalnya, memeriksa semua nama yang diduga menerima uang korupsi KTP-elektronik,” ujar Hifdzil.

Banyak lagi Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018) menyebut ada uang hasil korupsi yang juga mengalir kepada dua politikus PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500 ribu dollar Amerika Serikat

Dewan Pakar Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo, ikut pula bicara. Dalam keterangannya kepada pers, Anton Tabah menganggap KPK kini tidak memiliki alasan apapun untuk tidak sesegera mungkin memeriksa ketiga nama yang disebur Novanto tersebut.  “UUD 1945 pasal. 1 tegas, Indonesia negara hukum berarti NKRI ini dibangun berdiri tegak diatas hukum dengan supreme of law, equality before the law, dan process of law,” sebutnya.

“Hukum harus di atas segalanya tanpa membeda-bedakan perlakuan, diproses seadil-adilnya, secepat-cepatnya dan semurah-murahnya,” sambung Anton yang tengah terbaring sakit.

Atas dasar itulah, sambungnya, Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung agar rakyat tidak menuduh KPK bergerak lambat, lemah dan tidak adil.  “Juga untuk mencegah rakyat bertindak sendiri-sendiri dengan melakukan hukum jalanan karena tidak puas dengan kinerja KPK yang selama ini terkesan melindungi orang-orang tersebut,” tegas Anton. 

Berbagai desakan kepada KPK tersebut memang dipicu oleh Setya Novanto. Dalam lanjutan sidang perkara korupsi KTP elektronik, hari Kamis 22 Maret 2018, terdakwa bekas Ketua DPR itu mengaku mendengar ‘ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing US$500.000’ atau sekitar Rp6,8 miliar.

Namun Setya Novanto menyatakan tidak mengetahui sendiri kejadian itu. Ia hanya mendengarnya dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong menemuinya di rumahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat itu adalah anggota DPR.

Padahal dalam dakwaan jaksa tak ada nama Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima aliran dana korupsi e-KTP. Namun memang sudah terdengar suara-suara yang menyebut keterlibatan Puan.

Magdir ismail memberikan keterangan setelah pemeriksaan para saksi dalam persidangan kasu e-ktp (breakingnews.co.id)_

Selain menyebut Puan dan Pramono, bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR di antaranya Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey turut mendapat jatah sebesar US$500 ribu dari proyek pengadaan e-KTP ini.

Setya Novanto mengaku mendapat laporan soal pemberian uang itu dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Uang untuk Mekeng, Tamsil, dan Olly diserahkan oleh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.  “Untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$500 ribu, Tamsil Linrung US$500 ribu, Olly Dondokambey US$500 ribu, di antaranya melalui Irvanto,” kata Setya Novanto.

Setya Novanto mengaku sempat ragu dengan laporan Andi Narogong terkait penyerahan sejumlah uang ke anggota dewan. Dia pun mengonfirmasi langsung kepada Chairuman terkait pemberian uang dari Andi dan dibenarkan oleh politikus Golkar tersebut. “Saya terus terang saja Andi sampaikan waktu itu agak ragu. Tapi pada suatu hari saya ketemu Chairuman. Betul enggak penerimaan dari Andi, ya sudah diselesaikan US$200 ribu, terus Ganjar, ada untuk Ganjar. Ini yang disampaikan ke saya,” tutur Setnov. 

Dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama-nama yang disebut Setya Novanto tersebut muncul sebagai pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP.

Mekeng didiga menerima US$1,4 juta, Olly US$1,2 juta, Tamsil US$700 ribu, Chairuman US$584 ribu dan Rp26 miliar, serta Ganjar US$520 ribu. Namun, mereka telah membantah menerima uang dari proyek e-KTP saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya.

Ganjar dalam beberapa kesempatan membantah telah menerima uang dari proyek e-KTP. Ia juga sudah beberapa kali diperiksa baik di sidang maupun sebagai saksi di KPK.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP ke politikus PDIP, Pramono Anong dan Pramono Anung. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi keterangan Setya Novanto saat diperiksa sebagai terdakwa pada sidang korupsi e-KTP hari ini. “Kami bukan dalam posisi designer (saat kasus berlangsung), kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Maret 2018.

Bagi Hasto saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, menurut Hasto, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.

“Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu ‘dikalahkan’, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone,” ujar Hasto

Hasto menambahkan saat itu tidak ada posisi politik yang terlalu kuat bagi politikus PDIP terkait dengan kebijakan e-KTP.

Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari pun mengaku kaget dengan pemberitaan tersebut. “Ini mengagetkan, saya meragukan statement tersebut,” kata Eva saat dikonfirmasi media massa, Kamis 22 Maret 2018.

Berbagai tuduhan yang mengarah kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut menurutnya harus dibuktikan. Sebab di dalam banyak kasus, anggota Komisi XI tersebut menilai banyak orang yang hanya mengklaim dengan alasan tertentu. “Karena banyak kasus, ada orang ambil dengan klaim-klaim untuk X, Y, Z sebagai alasan. Pimpinan partai atau fraksi rawan diklaim-klaim,” imbuhnya.

Pramono pun tegas membantah. Menurut Pramono, selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2009-2014, ia hanya membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV hingga Komisi VII. Ia menegaskan, sama sekali tak berhubungan dengan Komisi II serta Badan Anggaran.

“Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya, itu kan berkaitan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan. Nah, dalam hal ini saya itu ga pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan, berurusan dengan KTP-el,” ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis 22 Maret 2018.

Sudah tentu Puan Maharani membantah menerima dana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) seperti tuduhan Setya Novanto, terdakwa korupsi proyek e-KTP.  “Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar dan tidak ada dasarnya,” kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018. 

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin, Setya Novanto menyebut Puan Maharani menerima dana US$ 500 ribu. Selain Puan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disebut Setya menerima dana aliran proyek e-KTP. Menurut Setya, duit itu diberikan pengusaha Made Oka Masagung.

Puan merasa tak pernah membahas proyek e-KTP saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. “Sama sekali enggak pernah. Saya enggak bicara e-KTP,” katanya. Bagi Puan kesaksian Setya Novanto seharusnya dilandasi fakta, terlebih lagi pernyataan itu diucapkan dalam persidangan. “Bukan katanya-katanya,” ujar dia.

Bagaimana sikap Presiden Joko Widodo. Presiden menanggapi tudingan keterlibatan dua menterinya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko PMK Puan Maharani disebut-sebut terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto turut menerima aliran dana korupsi proyek KTP-el.

Presiden pun mempersilakan dua pembantunya tersebut diproses secara hukum jika memang terbukti terlibat dalam kasus korupsi itu. “Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Menurut Joko Widodo, jika memang terbukti terlibat, semua pihak harus berani bertanggung jawab. “Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti hukum yang kuat,” ucap dia.

Lantas apa jawaban KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK sedang mempelajari informasi yang diberikan terdakwa kasus dugaan korupsi KTP-el Setya Novanto. Saut menuturkan, hasil kajian dari penyidik KPK itu akan menentukan pemanggilan kedua orang yang disebut Novanto, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Dia pun meminta semua pihak bersabar menunggu terkait peran nama-nama tersebut. “Kami pelajari dulu sejauh apa peran nama yang disebut-sebut itu. Biarkan waktu yang dimiliki penyidik untuk melihatnya lebih dahulu,” tutur Saut kepada wartawan Minggu Maret 2018. Hamdani