Megawati Mengetahui SKL

0

Mantan Presiden Megawati diduga Mengetahui Surat Keterangan Lunas BLBI. Dilaporkan Kepala BPPN dalam rapat terbatas.

Penghapusan kredit petambak sebelum terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) ternyata diketahui Megawati Soekanoputri. Hal itu sebagaimana tertera dalam dakwaan Syafruddin Tumenggung yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 14 Mei 2018.

Bahkan nama Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Surat dakwaan itu tercatat atas nama terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada surat dakwaan tersebut, Megawati disebut pernah memimpin Sidang Kabinet Terbatas yang turut dihadiri oleh Syafruddin pada 11 Februari 2004. Turut juga hadir adalah Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Penuntut umum mengatakan, pada Ratas tersebut, Syafruddin sempat melapor kepada Megawati terkait adanya permasalahan utang dari Sjamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Bank milik Sjamsul adalah salah satu penerima BLBI. Namun ia bermasalah dalam membayar kewajiban membayar utang tersebut. Poin yang menjadi masalah adalah terkait piutang berupa pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp 4,8 triliun. Sebab, piutang yang diklaim lancar oleh Sjamsul ternyata tergolong macet. Hal tersebut yang kemudian dilaporkan Syafruddin kepada Megawati.

“Terkait utang petambak besarnya adalah Rp 3,9 triliun. Utang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya Rp 2,8 triliun diusulkan untuk di-write off (dihapusbukukan),” kata jaksa membacakan surat dakwaan Syafruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 14 Mei 2018.

Selain itu, Syafruddin juga menyampaikan mengenai kemungkinan untuk dilakukan penghapusan pembukuan di BPPN. Namun ia tidak melaporkan adanya mispresentasi Sjamsul terkait piutang petambak yang macet kepada BPPN.

Namun dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana respons Megawati atas pelaporan itu. Bahkan Ratas itu disebut tidak memberikan kesimpulan apa-apa. “Bahwa atas laporan terdakwa tersebut, kesimpulan Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan utang petambak,” kata jaksa.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tidak bisa langsung dihubungkan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski Megawati yang menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Jokowi meminta keputusan Megawati tersebut dipisahkan dengan kasus BLBI. “Bedakan. yang paling penting, bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Ya, keputusan Presiden, peraturan Presiden, instruksi Presiden, itu adalah sebuah kebijakan. Itu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pelaksanaan itu wilayah yang berbeda lagi, tapi detail itu tanyakan ke KPK,” kata Jokowi

Jaksa KPK, dalam dakwaannya, menyebut Syafruddin mengusulkan write off atau penghapusan hutang petambak dalam Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) pada 11 Februari 2004. Ratas dihadiri Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang ketika itu dijabat Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Megawati Soekarnoputri selaku presiden.

Di dalam Ratas tersebut Syafruddin melaporkan bahwa total hutang petambak sebesar Rp 3.9 triliun, adapun hutang yang bisa dibayar sebesar Rp 1.1 triliun.

“Di dalam Ratas tersebut terdakwa melaporkan kepada Presiden RI Megawati Soekarnoputri, sisanya Rp 2.8 triliun diusulkan untuk di writeoff (dihapusbukukan),” ujar salah satu JPU KPK membacakan dakwaan.

Megawati Soekarnoputri (aktual.com)

Selain itu Syafruddin juga melaporkan kepada Megawati kemungkinan dilakukan penghapusan pembukuan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebelumnya Syafruddin yang merupakan Mantan Ketua Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengirimkan surat No. Agenda Verbal Ver-6/AMC/BPPN/0104 tertanggal 19 Januari 2004 perihal ringkasan eksekutif penyelesaian hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmadja kepada KKSK.

Dalam kolom penjelasan tertulis permohonan persetujuan atas alternatif penyelesaian hutang petambak PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.

Dokumen itu dilampiri dokumen ringkasan eksekutif BPPN tanggal 16 Januari 2004 yang isinya pada pokoknya BPPN meminta keputusan KKSK dengan memperhatikan penghapusan atas porsi hutang unsustainable petambak plasma dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam PP 17/1999 tentang BPPN khusisnya pasal 26 dan 53 dan peran BPPN dalam memenuhi tanggung jawab sosial kurang lebih 11 ribu  petambak plasma disamping juga membantu pemulihan roda perekonomian khususnya untuk Provinsi Lampung.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan jaksa telah menyiapkan sebanyak 49 halaman surat dakwaan yang akan menguraikan dugaan-dugaan perbuatan yang telah dilakukan oleh Syafruddin pada periode 1997-1998 lalu.

“Nah, kami akan rinci terdakwa ini perannya apa saja, lalu peran tersebut diduga dilakukan bersama-sama siapa saja. Jadi, ada pihak lain, ada pejabat atau pihak swasta lain yang tentu akan kami uraikan perannya bersama-sama dengan terdakwa pada saat sidang perdana,” tutur Febri memberikan penjelasan pada akhir pekan lalu.

Surat dakwaan itu disusun usai mendengarkan keterangan dari 72 saksi. Namun, sayangnya lembaga anti rasuah belum berhasil meminta keterangan dari Sjamsul Nur Salim, sang pemilik BDNI.

Saat ini, ia diduga bersembunyi di Singapura dan belum terlihat memiliki itikad untuk kembali ke Indonesia.

Febri mengingatkan agar para saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik agar memegang komitmennya untuk hadir di persidangan.  “Sebagai warga negara yang baik tentu para saksi harus hadir dan memberikan keterangan secara benar di persidangan. Nanti bisa terungkap di persidangan siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab terkait kasus BLBI,” kata mantan pegiat anti korupsi itu.

Kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sejak awal KPK sudah keliru menetapkan status tersangka bagi kliennya. Menurut Yusril, Syafruddin hanya menjalankan putusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Ia menjelaskan dalam kasus ini ada dua unsur permasalahan yang berbeda. Pertama, terkait BLBI yang diterima oleh BDNI pada periode krisis ekonomi yang lalu. Kedua, utang petani plasma dengan BDNI.

Sjamsul Nursalim, dalam pandangan Yusril, sudah memenuhi semua kewajibannya sebagai pihak yang menerima bantuan keuangan dari Bank Indonesia.

“Jadi, kalau Pak Sjamsul Nursalim itu sebagai pemangku kepentingan di BDNI sudah melakukan segala kewajibannya untuk melunasi berbagai hal di tahun 1999 ya berarti kan sudah lunas,” kata Yusril di gedung KPK beberapa waktu yang lalu.

Menurut Yusril, alih-alih meminta pertanggung jawaban kliennya, seharusnya lembaga anti rasuah ikut memeriksa Menteri Keuangan pada tahun 2004 lalu. Sebab, hak tagih BPPN terhadap para petani plasma itu, sudah diserahkan Syafruddin kepada Menkeu pada periode tersebut. Kalau merujuk ke data, maka Menkeu ketika itu dijabat oleh Boediono.

Ia menjelaskan, permasalahan muncul ketika Menkeu pada periode 2007 yakni Sri Mulyani diklaim menjual hak tagih senilai Rp 4,8 triliun hanya dengan harga Rp 220 miliar.  “Di situ sebenarnya terjadi kerugian negara. Antara Rp 4,8 triliun kok menjadi Rp 220 miliar,” tutur dia.

Ia pun mempertanyakan mengapa malah kliennya yang diminta bertanggung jawab. Sebab, tugasnya sebagai Kepala BPPN sudah berakhir, ketika institusi itu dibubarkan oleh pemerintah. Sofyan Hadi