Ilham Saputra Ketua KPU RI: “Bekerja Harus Sesuai Aturan”

0
51
Ilham Saputra Ketua KPU RI (Istimewa)

FORUM Keadilan – Prinsip menjaga amanah dalam menjalankan tugas yang diemban itu dipegang teguh oleh Ilham Saputra, selaku Plt. Ilham Saputra menambah daftar putra daerah Aceh yang dipercaya sebagai pemegang pucuk pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menduduki jabatan sebagai komisioner pelaksana tugas. Ketua dan kini Ketua definitif membuat Ilham Saputra harus ekstra hati-hati.

Sebagai pejabat yang melajutkan masa jabatan Ketua KPU sebelumnya, ia tak muluk-muluk, tugas utamanya adalah melaksanakan beberapa Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan menyiapkan agenda Pemilu dan pilres yang akan datang. Berikut petikan wawancara Ketua KPU Ilham Saputra kepada Wijaya Kusnaryanto dari FORUM Keadilan, Rabu 25 Agustus 2021 yang disarikan dari acara FORUM Bicara. Nukilannya;

Apa yang akan dilaksanakan dalam masa kepemimpinan Anda ini?

Saya baru menjabat sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU pada bulan April 2021. Setahun lagi masa jabatan kami sebagai komisioner KPU selesai. Tugas yang harus kami selesaikan bersama teman-teman anggota komisioner adalah menyelesaikan beberapa pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah.

Kemudian kami juga sedang menyiapkan rancangan tahapan Pemilu dan Pemilukada di tahun 2024. Kami ingin menyelesaikan program-program itu agar punya legacy pada teman-teman yang akan duduk sebagai anggota komisioner periode berikutnya.

Sebagai pimpinan KPU saya berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Misalnya memanipulasi suara, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas.

Menjadi anggota KPU dan juga KPUD, banyak sekali godaannya, Anda sendiri seperti apa menghadapinya?

Saya sudah berpengalaman, sebelumnya saya sudah pernah di Wakil Ketua Komisi Independen pemilihan Aceh atau KPU yang ada di Aceh. Saya menghindari bertemu orang. Biasanya orang itu datang saat rekapitulasi, mereka mencoba mengubah suara. Kalau sudah begitu saya selalu menghindari pertemuan-pertemuan yang mengajak di luar. Ada juga yang coba datang  ke rumah saya, langsung ditemui oleh kerabat saya dengan bawa koper dan sebagainya.

Ketika ada sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil Pemilu itu biasanya juga banyak sekali yang kemudian menghubungi, tetapi saya percaya bahwa saya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya tidak berani melanggar apa yang saya janjikan/sumpah. Ini soal prinsip dan hal seperti itu harus dijaga. Kalau mau kaya ya bisnis saja di luar, jangan bekerja di KPU.

Anggota KPU harus berada di atas semua Parpol (Partai Politik), seperti apa Anda menjaga netralitas itu?

Bahwa setiap kita pasti punya kecenderungan. Ketika sudah menjadi anggota KPU RI, harus bekerja sesuai aturan dan di atas semua golongan. Pelayanan kepada masyarakat pemilih melayaninya harus dengan porsi yang sama. Dengan partai A, B dan seterusnya dengan seimbang. Kami akan melayani sesuai dengan porsi yang ada. Menjaga keadilan dalam memperlakukan calon dengan sama. Sampai saat ini laporan soal netralitas tidak terjadi.

KPU itu bukan pejabat negara, tapi sorotan kepada komisioner KPU amat sering dilakukan. Terutama saat Pilpres kemarin bagaimana meme-meme tentang komisioner dibikin netizen yang tidak suka dengan kinerja kami. Saya juga pernah dibuat begitu. Itulah risiko pekerjaan. Terpengaruh iya, tetapi saya enggak marah meski sempat kecewa. Kami tidak bisa memuaskan semua pihak, kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

Pandemi masih terjadi di Indonesia, akhir tahun lalu sempat terjadi polemik apakah pemilu dilaksanakan atau tidak, seperti apa Anda mengevaluiasi Pemilukada langsung di akhir tahun 2020 itu?

Ya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa KPU bekerja sesuai dengan Undang-undang yang ada. Orang kita sesuai dengan Undang-undang yang ada itu berjalan karena. Pemilu 2019 pertama kali kita menyelenggarakan Pemilu dengan menggabungkan antara Pilpres (Pemilihan Presiden) dengan Pileg (Pemilihan Legislative) yang sebelum tidak pernah. Kami mencoba mengatur secara teknis. Bagaimana pelaksanaannya tadinya kalau kita lihat di Pemilu 2009 di undang-undang itu.

Pada setiap Pemilu ada saja petugas yang meninggal tapi mungkin kemarin karena pertama kali kita menyelenggarakan penggabungan Pileg dan Pilpres ada 700-an orang petugas yang meninggal karena sakit karena berbagai sebab, seperti kelelahan, dan kecelakaan. Ada isu ini dibunuh atau apa, itu tidak benar. Akhirnya ada pihak UGM dan UI melakukan penelitian, yang hasilnya tidak ada unsur seperti itu. 

Di tahun 2020 Pemilukada  dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Meski dengan berbagai keterbatasan akhirnya Pemilu bisa dilaksanakan. Saya terharu menyaksikan di lapangan orang datang memberikan suara sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pemilu di Indonesia itu sebenarnya rekor loh, karena bisa dilaksanakan dalam satu hari. Bandingkan dengan di India yang dilakukan beberapa tahap.

Pelaksaan Pilkada saat pandemi

Untuk Pilpres 2024 masih perdebatan apakah calon akan dua atau lebih, seperti apa mengantisipasi keadaan ini dan seperti apa peluang e-voting diterapkan?

Calon presiden lebih dari dua sudah pernah terjadi di Pilpres 2004, waktu itu putaran pertama  ada 5 pasangan calon (Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais – Siswono, SBY-JK, dan Hamza Haz – Agum Gumelar). Karena tidak ada yang dapat suara 50% lebih dilakukan putaran kedua Mega-Hasyim dan SBY-JK.

Dan saat itu yang berhasil terpilih adalah SBY-JK.  Untuk Pileg kami minta diajukan bulan Februari 2024. Jika bulan April baru Pileg belum ada hasil yang bisa dijadikan patokan untuk memilih pencalonan. Kalau Pilpres hanya soal teknis saja.

Soal e-voting, persoalan kita itu pada rekapitulasi bukan pada pencoblosan. Kalau e-voting infrastruktur kita belum mendukung. Masyarakat kita lebih suka berkumpul ngobrol dan saat penghitungan itu kan heboh, dengan gaya yang khas dan bikin ketawa. Jadi bukan itu masalah Indonesia.

Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Selama ini kesannya KPU itu melaksanakan tugasnya saat Pilpres dan Pileg saja lima tahun sekali, seperti apa Anda menanggapi hal ini?

Orang banyak yang salah paham soal penyelenggara Pemilu, Pemilu itu tidak hanya soal Pemilu dan pencoblosan, menghitung suara. Ada yang namanya siklus Pemilu sudah merencanakan. Bagaimana mempersiapkan Pemilu, sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih kemudian apa persiapan logistik dan seterusnya. Setelah Pemilu ada program pendidikan pemilih. Ada juga yang kita urusi pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Jadi ada banyak hal yang dilakukan KPU, bukan hanya agenda lima tahun sekali. 

Sebelum menjadi pemimpin yang baik harus melalui proses dulu secara alamiah dan menjadi follower yang bagus. Proses itu penting sekali. Sebelum menjadi good leader ya harus menjadi good follower. Ikuti saja prosesnya dari hal yang kecil seperti membuat surat dan mengantarkan surat, kata Ilham yang juga melalui proses ini. Ia melakoni proses menjadi pengantar surat.

Saya dulu tukang antar surat ke DPR. Dan jangan pernah menganggap remeh pekerjaan. Anda harus mengikuti tahapan-tahapan menjadi good follower dahulu sebelum menjadi good leader. Jangan terlalu banyak komplain saat menjalankan tugas, jelas alumni S-1 program studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2006 ini.

Bagi saya, organisasi adalah miniatur dan tempat belajar menyelesaikan beragam persoalan hidup. Lewat organisasi kita belajar menyelesaikan persoalan. Soalnya organisasi itu menjadi miniatur masalah-masalah yang kita hadapi di masa depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here