Putusan MK Terkait Omnibus Law Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat

FORUM Keadilan – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai aktivis sebagai putusan yang mempermainkan konstitusi dan rakyat.

Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Nelson Nikodemus mengungkapkan, jauh sebelum MK menyatakan UU CK melanggar Konstitusi, berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang telah mengatakan Omnibus Law UU CK melanggar Konstitusi. Pemerintah dan DPR harus menyadari kesalahan, bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan perundang dan tidak mengulangi, karena kekeliruan seperti ini juga dilakukan di UU KPK, UU Minerba, UU MK, dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya baik secara prosedur maupun isi.

Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap MK terkait kontroversi beleid tersebut dinilai terjawab sudah.

“Putusan ini adalah putusan kompromi. Putusan ini menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, dan hanya mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian,” terang Nelson kepada FORUM Keadilan, Kamis (25/11/21).

Meskipun menyatakan bertentangan dengan UUD, tetapi MK menurut Nelson memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK.

“Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan “Batal” saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran. ini juga membuat kondisi yang tidak mudah dipenuhi, dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum,” timpalnya.

Bahkan 4 dari 9 hakim menyatakan dissenting dalam arti berpendapat UU OLCK sesuai dengan Konstitusi.

“Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti,” tukas Nelson di akhir.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020.

Berikut beberapa pernyataan MK dalam amar putusan Nomor91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11/21):

  • Menyatakan pada pokoknya pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
  • Dalam putusannya MK juga menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
  • Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen
  • Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
  • Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnnya

Vaksinasi di Kapuas Berhadiah...

Aktivitas Menwa UPN Veteran...

Tersangka Kasus Rekaman Video...

Warga Rentan Sosial Yogyakarta...

Kasus positif Covid-19 tersisa...

Menhan Luncurkan KCR Kelima...

Wagub Jabar Kutuk Pelaku...

Bupati Ciamis Apresiasi Tenaga...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Berita Terkini

spot_img