Pemerintah Wajib Bekukan UU Ciptaker

FORUM Keadilan – Pemerintah dinilai wajib membekukan UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya.

Desakan tersebut disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dan 17 LBH seluruh Indonesia menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020.

Berikut beberapa pernyataan MK dalam amar putusan Nomor91/PUU-XVIII/2020, Kamis (25/11/21):

  • Menyatakan pada pokoknya pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
  • Dalam putusannya MK juga menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
  • Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen
  • Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
  • Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menyampaikan putusan dikeluarkan MK menggambarkan secara jelas bahwa pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU. “Walaupun putusannya inkonstitusional bersyarat dimana Pemerintah diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Tetapi putusan MK menggambarkan kekeliruan yang prinsipil;

Nelson menuturkan saat ini UU Cipta Kerja telah diberlakukan beserta seluruh PP turunannya. Maka penting untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup.

“Meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup,” tegasnya kepada FORUM Keadilan, menyampaikan desakan para aktivis yang menggugat ke MK.

spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnnya

Vaksinasi di Kapuas Berhadiah...

Aktivitas Menwa UPN Veteran...

Tersangka Kasus Rekaman Video...

Warga Rentan Sosial Yogyakarta...

Kasus positif Covid-19 tersisa...

Menhan Luncurkan KCR Kelima...

Wagub Jabar Kutuk Pelaku...

Bupati Ciamis Apresiasi Tenaga...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Berita Terkini

spot_img