Tegas dan Berani

Korporasi Korupsi Dirut Diadili

0

Ditetapkannya dua korporasi yakni PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi pada proyek senilai Rp793 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Merupakan langkah yang patut diapresiasi. Menurut pengamat hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, undang-undang tipikor secara tegas menempatkan orang dan korporasi sebagai subjek pelaku pidana.

“Dalam sejarah penegakan hukum pidana khususnya tipikor belum ada yang secara explisit menempatkan korporasi sebagai subjek pelaku, kecuali ada putusan di PN jo PT Banjarmasi yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa,” kata Fickar saat dihubungi FORUM Sabtu 14 April 2018.

Ia melanjutkan, karena tidak sanggup mengembalikan aset pemda berupa pembangunan ruko (Putusan PT No.04/PIDSUS/2011/PT.BJM).

Contoh lainnya PT. Indosat yang dihukum membayar denda, tetapi yang didudukan sebagai terdakwa adalah direkturnya.

“PT NK bukan korporasi pertama yang dijerat pidana korupsi, dan selain korporasinya, biasanya telah lebih dahulu direktur utamanya dijatuhi hukuman,” kata Fickar

Ditambahkannya korporasi hanya bisa dihukum membayar denda. Soal siapa saja yang dapat dijerat selain korpirasi dan dirutnya, konsepsi pelaku (dader) dalam hukum pidana itu selain pelaku langsung juga mereka yang turut serta melakukan dan mereka yg memberi bantuan bisa ditempatkan sebagai tersangka.

Sedangkan soal pembekuan rekening, secara normatif sebagai barang bukti dalam pengertian : alat utk melakukan, hasil tindak pidana, alat sebagai sarana dan semua barang bukti yang berkaitan dengan tipikor dapat dilakukan penyitaan tetmasuk pembekuan.

Bahkan  lanjut dia, menempatkan korporasi sebagai subjek pelaku pada dasarnya merupakan tujuan penindakan korupsi sebagai pengembalian kerugian negara (asset recovery). Sehingga penindakan korupsi tidak hanya dititk beratkan pada penghukuman orang tapi lebih pada pengembalian kerugian. Sofyan Hadi

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.