Tegas dan Berani

KontraS Sumut: Berantas Terorisme Melalui Pendekatan Hukum Profesional

Terduga teroris di Tanjung Balai, Sumatera Utara, terpaksa dilumpuhkan aparat kepolisian dengan timah panas.
0
Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis (kanan) meminta polisi mengedepankan hukum profesional dalam pemberantasan aksi terorisme. Ia juga berharap agar Komnas HAM turut memantau dan mengawasi kinerja kepolisian dalam pemberantasan terorisme.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara berharap polisi tetap mengedepankan pendekatan hukum profesional dalam menangani kasus terorisme. “Bahwa penting untuk secepat mungkin menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, namun penanganan terorisme juga harus berkaidah pada aturan hukum yang berkeadilan serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia,” kata Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis, Rabu (23/5/2018).

KontraS Sumut meminta kepolisian tetap melakukan pendekatan hukum yang profesional, adil dan transparan dalam pemberantasan terorisme. Pasalnya, aksi pemberantasan terorisme yang dilakukan belakangan di Tanjungbalai, Sumut, mendapat sorotan setelah keluarga terduga teroris membantah tuduhan polisi.

“Terduga teroris atas nama Beni misalnya, selain mengalami luka tembak ketika dilakukan penangkapan di Tanjungbalai pada 15 Mei 2018 lalu, pihak keluarga membantah keras keterlibatan Beni pada jaringan terorisme, serta mengeluhkan minimnya akses untuk mengetahui bagaimana kondisi dan status hukum terhadap Beni,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata Amin, KontraS Sumut mengutuk aksi terorisme dan sangat mendukung langkah kepolisian bertindak cepat dalam mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Namun aparat kepolisian diingatkan tidak mengangkangi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melakukan kerja-kerja tersebut.

Hal demikian penting untuk segera dijawab secara professional dan transparan oleh pihak kepolisian agar berbagai asumsi liar dan stigma negatif tentang isu-isu dugaan salah tangkap yang muncul ditengah-tengah publik bisa dinetralisir.

Dalam menangani persoalan teroris, aparat penegak hukum tidak boleh menyampingkan makna due process of law. Bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara benar dan adil, bukan atas dasar stigma apalagi kebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.

Untuk itu berbagai lembaga negara seperti Komnasham, Komisi III DPR RI dan Kompolnas harusnya menjadi garda terdepan dalam melakukan monitoring dan pengawasan. Terkhusus Komnasham, KontraS mendesak agar lembaga ini berani untuk segera melakukan investigasi secara mendalam guna memastikan tidak adanya praktek diskriminatif, penyiksaan dan terpenuhinya kerangka penghormatan HAM pada kerja-kerja kepolisian dalam memberantas terorisme yang sedang gencar dilakukan.

“Kami menilai penanganan yang berpatokan pada prinsip HAM pasti akan meminimalisir resiko salah tangkap dan penahanan yang sewenang-wenang,” sambungnya.

DPP Aceh Sepakat, organisasi masyarakat Aceh terbesar di Sumatera Utara juga menyoroti maraknya aksi terorisme belakangan ini. Mereka menilai memerangi terorisme tidak melulu kerja aparat keamanan, tapi masyarakat juga memiliki andil. “Masyarakat jangan memperkeruh suasana dengan menyebarkan isu tidak jelas. Ini malah membuat kondisi semakin tidak kondusif,” kata Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa.

Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa sangat mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pemberantasan aksi terorisme. Ia juga menghimbau masyarakat untuk membantu dan mendukung aparat kepolisian dalam pemberantasan terorisme.

Husni menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumut, Pangdam I/BB dan seluruh pihak yang terlibat dalam penangkalan masuknya kelompol teroris ke Sumut. “Alhamdulillah sampai hari ini Sumut bebas dari aksi terorisme, tentunya kita mengapresiasi kinerja aparat yang sudah bekerja keras untuk memberikan rasa aman,” ujarnya. (Zainul Arifin Siregar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.