Tegas dan Berani

Gugatan Uji Materi Setya Novanto Sudah Diperbaiki Tapi Tetap Ditolak MK

0

Hari ini Rabu 21 Februari permohonan Setya Novanto ditolak Mahkamah Konstitusi. Amar putusan MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang diajukan oleh Setya Novanto terkait penetapan status tersangka oleh KPK.

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta hari ini.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo sehingga Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo.

“Oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK, dengan demikian dalil Pemohon yang menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional sesungguhnya tidak terjadi,” jelas Hakim Konstitusi.

Sebelumnya Novanto dalam dalilnya menghendaki agar pemberlakuan ketentuan a quo tidak dapat diterapkan terhadap dirinya, mengingat Novanto adalah seorang anggota DPR yang istimewa, harus diberi perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Terhadap dalil tersebut pertimbangan Mahkamah menyebutkan bahwa ketentuan a quo tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut tertangkap tangan dan disangkakan melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu argumentasi Novanto yang menyatakan prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap dirinya harus ada izin dari Presiden, adalah hal yang tidak beralasan.

“Mengingat sesuai fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik,” ujar Hakim Konstitusi

Dalam sidang perdana gugatan uji materi terkait pasal imunitas anggota DPR pada Rabu 20/11/2017, Ketua majelis panel, hakim konstitusi Suhartoyo, justru mengingatkan Fredrich Yunadi selaku Kuasa Hukum Setya Novanto, tentang kekhususan yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut. “Di KPK itu berlaku khusus. Nah kekhususan ini yang harus bisa Saudara counter. Kami ingin Anda counter karena di situ ada spesialisasi kewenangan yang diberikan secara luar biasa kewenangan KPK itu. Karena UU KPK kan beda dengan UU lain. Seperti masalah penyadapan. Lembaga lain nggak bisa, KPK bisa. Karena ada perintah UU seperti itu,” ucap Suhartoyo ketika itu.

Pada akhir sidang, Suhartoyo meminta Fredrich memperbaiki gugatannya. Dokumen perbaikan dapat diberikan oleh Fredrich kepada MK paling lambat 12 Desember 2017. Dan Fredrich menyanggupinya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.