Tegas dan Berani

Gubernur Jambi Zumi Zola Datang Untuk Diperiksa KPK Sebagai Tersangka

0

Gubernur Jambi Zumi Zola tiba sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis, 15/2/2018. Dengan mengenakan baju batik dan didampingi dua orang pria, Zumi tampak santai dan sesekali tersenyum pada awak media. Ditanya soal kesehatannya, dia mengaku sehat.

Alhamdulillah sehat,” katanya.

Ketika ditanya apa dirinya siap ditahan atau tidak, dia tampak enggan membahas karena langsung bergegas masuk Gedung KPK. Setelah masuk lobi Gedung KPK, dia duduk terlebih dahulu di kursi tamu, bercengkrama bersama dua orang pria yang datang bersamanya.

Lima menit kemudian, dia bergegas menuju ruang pemeriksaan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola sebagai tersangka.

Sebelumnya KPK  telah melayangkan surat panggilan kepada Zumi Zola untuk menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik, surat panggilan terhadap Zumi Zola telah dikirimkan pada awal minggu ini untuk rencana pemeriksaan besok, Kamis, 15 Februari 2018,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pemanggilan sebagai tersangka itu merupakan yang pertama terhadap Zumi pasca-ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan terkait kasus tersebut pada Jumat (2/2/2018).

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.

Tersangka Zumi Zola baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Zumi dan Arfan disangkakan melanggar pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Leave A Reply

Your email address will not be published.