Dalami Aliran Uang Suap, KPK Periksa Istri Dodi Reza Noerdin

FORUM Keadilan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Bupati nonaktif Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex (DRA) Noerdin, Erini Mutia Yufada di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Erini dimintai keterangan atas aliran uang yang diterima Dodi.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka DRA,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan.

Selain Erini, KPK kemarin juga memeriksa ayah Dodi, Alex Noerdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), pemeriksaan Alex sendiri dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Palembang.

Baca Juga

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait uang sitaan sejumlah Rp1,5 miliar yang dibawa tersangka DRA saat dilakukan penangkapan oleh tim KPK,” lanjut Ali.

Dalam mendalami aliran uang ini, KPK telah memeriksa saksi seorang mahasiswi, Erlin Rose Diah Arista; pengelola PT Bangka Cakra Karya, PT Fajar Indah Satyanugraha, PT Bahana Pratama Konstruksi, dan PT Karya Mulia Nugraha, Yuswanto; dan Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandy Swardi.

Dodi sendiri saat ini masih menjalani proses penahanan KPK bersama dengan dua tersangka lainnya. Dua tersangka lain adalah Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori, dan Kepala Bidang SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin, Eddi Umari.

Penahanan ketiganya pun telah diperpanjang mulai 14 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022.

Dodi sendiri diduga menerima janji dan gratifikasi senilai Rp 2,6 miliar oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy asal perusahaannya memenangkan tender empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Proyek di Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2021 tersebut dananya bersumber dari APBD, APBD-P tahun 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.

“Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA kepada HM (Herman Mayori), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 16 Oktober 2021.

Penulis: Bisma Rizal

spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnya

Jokowi: Ini Buat Tambahan...

Berkas Dea OnlyFans Dilimpahkan...

Gala Dinner Dengan Miyabi...

4 Aplikasi Sadap WhatsApp...

Abipraya Kebut Proyek Bendungan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Berita Terkini

spot_img