Tegas dan Berani

Pakar Hukum Prof. Dr. Mahfud MD Turut Peduli Dengan Kasus Dugaan Kriminalisasi Ketum APKOMINDO

0

Jakarta, Kasus kriminalisasi yang dilakukan segelintir pendiri dan beberapa orang pengurus Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO, terhadap Ketua Umum Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang diputus bebas oleh majelis hakim PN Bantul,  karena pihak JPU tidak mampu membuktikan dakwaannya, kini semakin terang benderang setelah didalam salinan amar putusan nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta) oleh majelis hakim  tertuliskan bahwa Saksi Ir. Henky Yanto TA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa masuk Penjara, seingat saksi Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.

Mekipun tidak bersalah, faktanya memang Hoky telah mendekam selama 43 hari (24 November 2016 s-d  05 Januari 2017) disel penjara Bantul secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh JPU, walau kemudian dibebaskan oleh putusan majelis hakim yang menggelar persidangannya selama 9 bulan dan saat ini perkaranya masih dalam proses Kasasi di MA dengan tuntutan oleh JPU Ansyori SH terhadap Hoky selama 6 Tahun penjara dan denda 4 Miliar subsider 6 bulan, namun demikian saat ini angin telah berputar arah, dimana saat ini ada 3 orang yang menjadi bagian dari kelompok pelaku kriminalisasi telah menjadi tersangka di Polda DIY.

Ir. Soegiharto Santoso/berjas,  bersama Ketua Komisi Kejaksaan RI Soemarno, SH, MH

 

Para tersangka memang telah terbukti dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik dalam bentuk tulisan pada dinding facebook milik Soegiharto Santoso dan/atau Apkomindo yang mengandung/memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, bahkan Para tersangka memang turut terlibat dalam mendirikan ataupun ada nama-namanya dalam akta perubahan Perkumpulan Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat APKOMINDO DKI JAKARTA, dengan Akta Notaris Nomor. 43 tertanggal 15 Januari 2015, yang kemudian diadakan perubahan Akta Notaris Nomor. 56 tertanggal 26 Januari 2017.

Faktanya nama-nama 3 orang tersangka ada didalam Akta APKOMINDO DKI JAKARTA, yang mereka gunakan untuk berbagai kegiatan dengan mengatas namakan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO padahal sangat berbeda antara APKOMINDO dengan APKOMINDO DKI JAKARTA, sehingga patut diduga bahwa 3 orang tersangka tersebut memang merancang dengan sangat terencana melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Soegiharto Santoso selaku Ketum Apkomindo.

Ir. Soegiharto Santoso menyerahkan copy salinan Putusan No. 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta) kepada Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH

 

Jika sebelumnya Kamilov Sagala S.H., M.H., Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II telah menyatakan bahwa; “Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. ‘Merdeka atau Mati Keadilan’.”

Maka kali ini pakar hukum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. yang memang turut peduli dengan kasus kriminalisasi Ketum APKOMINDO mengatakan; “Putusan bebas majelis hakim itu sudah sangat tepat karena dinilai JPU tidak mampu membuktikan Dakwaannya, namun jika karena bebas murni itu pula pihak JPU melakukan upaya hukum kasasi, maka saya pribadi yakin pada akhirnya putusan MA akan menguatkan putusan PN Bantul, sebab dari awal saja sudah diyakini oleh majelis hakim bahwa tindak pidana yang disangkakan oleh JPU itu tidak memiliki bukti.” kata Mahfud MD saat ditemui usai diskusi di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis 19 April 2018 lalu.

Pakar hukum Mahfud MD hadir di kantor Para Syndicate sebagai salah satu nama yang termasuk sering disebut akan menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019, dalam kesempatan tersebut Mahfud MD memberikan kuliah umum tentang Kriteria Cawapres ideal menurut pandangannya, yaitu sosok yang paham persoalan negara secara fundamental dan realistis atau yang bisa diterima rakyat dengan berbagai konfigurasi kekuatannya.

Ir. Soegiharto Santoso bersama Ketum IKAL, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, M.Sc. pada acara Reuni Akbar Alumni Lemhannas RI 2018

Lebih lanjut disampaikan bahwa, Syarat menjadi capres atau cawapres tak hanya pintar atau cerdas secara intelektual, akan tetapi juga harus memiliki akseptabilitas atau penerimaan di tengah masyarakat, selain dari itu memiliki moralitas dan track record yang baik serta mau memperbaiki negara. Siapa orangnya? tentu itu wewenang parpol dan capres yang sudah resmi,” paparnya.

Kembali soal proses penahanan terhadap Hoky memang secara kasat mata terlihat banyak sekali kejanggalannya, sehingga integritas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sangat dipertanyakan bahkan akibatnya kini 2 (dua) orang JPU menjadi terlapor, dimana yang seorang sedang ditangani oleh pihak Aswas Kajati DIY Yogyakarta, terkait profesionalitas JPU, karena proses penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tanpa diperbolehkan didampingi penasehat hukum pada saat proses penahanannya, termasuk tidak diperkenankan menghubungi keluarganya sebelum dilakukan penahanannya, Hoky baru diperbolehkan menghubungi  penasehat hukum dan keluarganya setelah berada dalam mobil tahanan, sehingga Hoky pun membuat laporan kepada Jamwas di Kejagung dan Komisi Kejaksaan atas prilaku 2 (dua) orang JPU dan telah memperoleh nomor pelaporan dari pihak Komisi Kejaksaan yaitu Nomor: 3399-0619/BTT/KK/9/2017.

Kasus ini telah menjadi isu nasional dan diketahui oleh banyak pihak terkait, karena banyak diliput oleh media massa serta saat Hoky mengikuti  Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) dan pelatihan kepemimpinan di Lemhannas RI juga disampaikan kepada seluruh peserta, sehingga mendapat dukungan dari seluruh pesertanya, apalagi sejak kemerdekaan RI, belum pernah ada seorang Ketua Umum organisasi ditahan karena menggunakan logo organisasinya sendiri.

Hanya memang faktanya Hoky selaku Ketum Apkomindo dituduh menggunakan Logo Apkomindo tanpa izin pada Pameran Mega Bazzar 2016 di JEC Yogyakarta, padahal sudah sejak tahun 1991 logo Apkomindo tersebut telah digunakan oleh semua anggota Apkomindo sampai ketika Hoky terpilih menjadi Ketua Umum, barulah secara mendadak sipembuat logo yang merupakan mantan Ketua Umum Apkomindo selama dua priode sekaligus pendiri Apkomindo yaitu Sony Franslay memberi kuasa kepada Agus Setiawan Lie, melaporkan Hoky di Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/392/IV/2016/Bareskrim, tanggal 14 April 2016, alasannya karena Hoky belum pernah meminta ijin menggunakan logo Apkomindo ciptaan Sonny Franslay tersebut, padahal yang menggunakan logo Apkomindo di pameran Mega Bazzar 2016 adalah Dicky Purnawibawa ST selaku Ketua DPD Apkomindo DIY, namun faktanya  Dicky Purnawibawa ST selaku tersangka utama tidak pernah diproses hukum sama sekali.

Padahal dari Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/2613/XI/2016/Dittipideksus Bareskrim Polri ada tertuliskan berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Nomor: B-3386/E.4/Euh.1/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal penyidikan atas nama DICKY PURNAWIBAWA ST yang disangka melanggar pasal 113 ayat (3), (4) UU RI No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo pasall 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah lengkap (P.21), tentunya hal ini juga merupakan rekayasa dan kejanggalan yang sangat luar biasa dan terindikasi bahwa hukum dapat diperjual belikan serta terungkap dipersidangan PN Bantul.

Hoky menginformasikan pula, bahwa hari Kamis 12 April 2018 memperoleh Relaas pemberitahuan permohonan Kasasi baru lagi, dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang Sony Franslay melalui kantor pengacara Otto Hasibuan & Associates mengajukan Kasasi lagi atas putusan Nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst.  Dengan tuntutan antara lain, melarang menggunakan logo Apkomindo, membayar uang paksa sebesar Rp 100 Juta per hari, membayar kerugian mateil sejak tahun 2008 sebesar Rp 9 Miliar dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp 15 Miliar.

Untuk itu, Hoky bersama Muzakkir selaku pengurus DPP Apkomindo melalui Kantor Hukum Hotma Raja & Rekan, pada tanggal 24 April 2018, telah menyerahkan surat kontra memori kasasi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan iman yang tinggi Hoky tetap yakin dan percaya akan dapat mengatasi Kasasi-Kasasi tersebut, sebab faktanya Hoky telah dapat mengatasi 8 perkara pengadilan Apkomindo diantaranya:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara perdata Nomor: 479/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perkara perdata Nomor: 340/PDT/2017/PT.DKI
3. Pengadilan TUN, perkara TUN Nomor: 195/G/2015/PTUN.JKT
4. Pengadilan Tinggi TUN, perkara TUN Nomor: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
5. Kasasi di Mahkamah Agung RI, perkara TUN Nomor: 483 K/TUN/2016
6. Pengadilan Negeri Bantul, perkara pidana No. 288/Pid.Sus/2016/PN.BTL. (Hak Cipta)
7. Pengadilan Negeri Bantul, perkara pidana No. 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL. (Hak Cipta)

8. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara niaga Nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst

Saat ini Hoky yang dikenal cukup dekat dengan kalangan media massa dan juga tergabung dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), sedang menantikan putusan kasasi oleh pihak JPU Ansyori SH yang telah ter-registrasi di Kepaniteraan Pidana Khusus MA dengan Nomor: 144 K/PID.SUS/2018 sejak tanggal 10 Januari 2018, tentunya tak lama lagi segera tuntas perkara PN Bantul nya.

Hoky menyatakan sangat beruntung, sebab banyak pihak yang peduli atas kasus kriminalisasi terhadap dirinya, bahkan pakar hukum sekelas Mahfud MD yang saat ini namanya masuk dalam kandidat pendamping Jokowi di Pilpres 2019 juga ikut peduli, oleh karena itu Hoky yakin dengan tidak adanya bukti-bukti tindak pidana yang disangkakan oleh JPU Ansyori SH dan dengan bantuan dukungan pemberitaan teman-teman media serta pertolongan Tuhan, maka Hakim Agung di Mahkamah Agung RI akan memberikan putusan menguatkan putusan PN Bantul, apalagi menurut pendapat Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH bahwa pada akhirnya putusan MA akan menguatkan putusan PN Bantul, sebab dari awal saja sudah diyakini oleh majelis hakim bahwa tindak pidana yang disangkakan oleh JPU itu tidak memiliki bukti, pungkas Hoky dengan penuh keyakinan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.