Label Peringatan BPA, Wujud Perlindungan Anak Indonesia

FORUM Keadilan – Protes keras dilayangkan Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait atas ungkapan yang menyatakan bahwa sertifikasi Bisphenol A (BPA) terhadap kemasan plastik yang mengandung BPA akan menganggu industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara keseluruhan.

Arist menangkap pernyataan itu jelas tidak mementingkan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Bayi, balita, janin dan anak-anak merupakan kelompok usia rentan lantaran belum memiliki sistem detoksifikasi yang bagus di dalam tubuh.

“Yang lebih menyakitkan, pernyataan itu diungkapkan pejabat Kemenperin dan bertepatan dengan 32 tahun konvensi PBB tentang hak anak. Di mana dalam 10 hak anak salah satunya adalah hak untuk hidup sehat,” ujar Arist kepada FORUM Keadilan di Jakarta, Rabu (24/11).

Dikatakannya, setiap 20 November diperingati sebagai hari konvensi hak anak dunia. Pada 1989, PBB mengamanatkan konvensi hak anak, dimana anak memiliki 10 hak dasar yang harus diperhatikan.

“Pada poin nomer tiga, ada hak untuk memperoleh perlindungan. Poin nomor empat ada hak memperolah makanan (makanan sehat tentunya) dan hak atas kesehatan tubuh. Jika dicerna pernyataan pejabat Kemenperin itu melanggar tiga poin konvensi hak dasar anak. Anak harus mendapat makanan dan minuman yang sehat. Dengan adanya pelabelan galon guna ulang dan kemasan plastik lainnya dengan kode No 7 yang mengandung BPA, setidaknya telah melaksanakan tiga fungsi, perlindungan, memberi makan dan minuman yang sehat dan hak anak untuk hidup sehat,” papar Arist.

Sejak awal, Komnas PA mendorong kepada BPOM agar memberi label pada galon guna ulang dan kemasan plastik lainnya dengan kode plastik No7 yang mengandung BPA bahwa produk tersebut tidak cocok untuk bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Dengan begitu industri tidak perlu ganti galon dan kemasan, hanya perlu mengingatkan kepada masyarakat agar bayi, balita dan janin tidak mengkonsumsinya.

“Sama halnya dengan produk lainnya, seperti peringatan pada kemasan pada susu kental manis dan rokok. Kalau ada label peringatannya, masyarakat tidak keliru lagi memilih produk yang sehat. Terutama agar menjaga anak-anak, bayi, balita dan janin, Jangan ditulis kecil-kecil. Karena untuk konsumsi bayi, balita dan ibu hamil tidak boleh ada batas ambang BPA pada kemasan plastik No 7 yang mengandung BPA. Harus zero BPA,” ucap Arist.

Komisi IX DPR melalui anggotanya Arzeti Bilbina telah menginisiasi agar BPOM memberi label peringatan konsumen pada seluruh  kemasan plastik dengan kode No 7 yang mengandung BPA.

“Artinya tidak boleh lagi ada kemasan yang mengandung BPA yang kontak langsung dengan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi bayi, balita dan ibu hamil. Langkah ini jelas lebih maju. Seperti di negara negara lain yang mengatur ketat penggunaan kemasan plastik No 7 yang mengandung BPA,” ujarnya.

Bagi Komnas PA, lanjut Arist, yang terpenting selamatkan lebih dulu masa depan anak-anak dengan menjaga kesehatan bagi bayi, balita dan janin. Arist juga mengingatkan tentang adanya SNI dan BPOM. SNI merupakan standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi dan asosiasi.

“Prinsip penerapan SNI sendiri sesungguhnya tetap untuk tujuan tertentu seperti perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan. Jadi jelas jika mau membuka buka catatan, hal yang paling utama adalah kesehatan. Apalagi bagi anak anak yang belum mempunyai sistem imun secara sempurna. Anak-anak semestinya selalu mendapat prioritas dalam menentukan aturan,” ujar Arist.

BPOM sebagai regulator dikatakannya harus bisa bersikap terbuka dan transparan. Tak boleh ada pihak yang mengintervensi atas keputusan BPOM. Seperti fungsi SNI untuk melindungi masyarakat dan kesehatan, begitu juga BPOM yang mempunyai tugas juga menjaga kesehatan konsumen melalui pengawasan yang ketat terhadap makanan minuman sebelum dan pada saat beredar.

“Kita percaya BPOM bersikap independen, Ketika memutuskan memberi label peringatan pada kemasan plastik dengan kode No 7 yang mengandung BPA, tentu sudah dipikirkan matang, dengan mengikuti perkembangan kebijakan di negara negara yang telah mengatur dengan ketat kemasan yang mengandung BPA,” pungkas Arist.

spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnnya

Vaksinasi di Kapuas Berhadiah...

Aktivitas Menwa UPN Veteran...

Tersangka Kasus Rekaman Video...

Warga Rentan Sosial Yogyakarta...

Kasus positif Covid-19 tersisa...

Menhan Luncurkan KCR Kelima...

Wagub Jabar Kutuk Pelaku...

Bupati Ciamis Apresiasi Tenaga...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Berita Terkini

spot_img