Tegas dan Berani

Sidang Perdana Praperadilan Fredrich Yunadi, KPK Belum Tentu Datang

0

 

Hari ini, Senin 5/2/2018, berlansung sidang perdana gugatan praperadilan advokat Frdrich Yunadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum tentu menghadiri sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan advokat Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/2).

“Kita lihat besok (Senin). Persidangan kan besok,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Minggu.

Namun, kata dia, KPK tetap menghargai panggilan dari PN Jakarta Selatan dan berkomitmen untuk menghadapi praperadilan mantan kuasa hukum Setya Novanto itu.

“Tetapi apakah nanti cara menghadapi melalui surat jawaban hadir secara `full team`, masih kami bicarakan lebih lanjut,” ungkap Febri.

KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara Fredrich Yunadi yang merupakan tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E) atas tersangka Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor pun sudah menetapkan sidang perdana Fredrich pada 8 Februari 2018.

Sebelumnya, dalam praperadilan yang diajukan Setya Novanto diketahui Hakim Tunggal Kusno saat itu dalam putusannya menggugurkan praperadilan dengan salah satu pertimbangan bahwa sidang pokok perkara atas nama terdakwa Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri.

“Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan perkara mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur,” kata Hakim Kusno saat membacakan putusan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas penetapannya sebagai tersangka, pada 18/1/2018, Fredrih mengajugan praperadilan. Pengacara Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa mengatakan, ada beberapa hal yang membuat kliennya menggugat KPK melalui praperadilan. Salah satunya yakni mengenai penetapan tersangka yang dianggap tidak sah.

“Kedua penyitaan yang dilakukan juga tidak sah, yang ketiga penangkapan dan penahanan yang dilakukan juga tidak sah,” ujar Sapriyanto usai pendaftaran gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (18/1/2018).

Sapriyanto menuturkan, penetapan tersangka kepada seseorang harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup. Namun, dia menilai, bukti yang dimiliki KPK belum cukup untuk menjerat Trdrich Yunadi  sebagai tersangka.

Begitu pula dengan penyitaan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Menurut dia, penyitaan harus dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan. Hal itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Karena ini terkait dugaan korupsi, bisa diajukan ke Pengadilan Tipikor. Ternyata waktu melakukan penyitaan itu tidak ada penetapan dari Pengadilan,” kata dia.

Bukan hanya itu, benda-benda yang disita juga harus sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Fredrich. Menurut dia, barang-barang yang disita KPK tidak semua berkaitan dengan pasal yang dituduhkan kepada Fredrich.

“Tapi kenyataannya yang disita itu hampir dokumen-dokumen yang nggak ada hubungannya dengan pelanggaran Pasal 21. Kaya misalnya ada dokumen yang berkaitan dengan perkara lain,” ucap Sapriyanto.

Penyitaan dokumen tersebut juga dianggap melanggar Undang-undang Advokat.

Terkait penangkapan terhadap Fredrich. Sapriyanto menuturkan, kliennya meminta pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 12 Januari 2018 ditunda.

Sebab saat itu pihaknya tengah mengajukan pemeriksaan etik pada Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Namun KPK justru langsung melakukan penangkapan terhadap Fredrich tanpa ada pemanggilan berikutnya.

“Jadi kami beranggapan penangkapan yang diiringi penahanan adalah tidak sah. Ini lah yang kita mau uji di sidang praperadilan ini,” tanda Sapriyanto.

Leave A Reply

Your email address will not be published.