Tegas dan Berani

Presiden Menyerahkan Kasus Setya Novanto Pada Aturan Hukum

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres terpilih Jusuf Kalla (kanan) saat pembacaan keputusan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7). Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla memperoleh suara 70.997.833 (53,15 persen), Prabowo - Hatta 62.576.444 (46,85 persen) dari total suara sah sebesar 133.574.277. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/pras/14.
0

Kuasa hukum Setya Novanto, Freidreich Yunadi,  berkeras harus ada izin dari presiden jika kliennya  dipanggil untuk diperiksa di muka hukum setelah KPK menetapkan kliennya itu menjadi tersangka korupsi KTP elektronik. Bahkan Freidrich akan meminta perlindungan ke berbagai pihak, termasuk kepada Presiden bila Setya Novanto dijemput paksa.

Namun Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan menyerahkan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK.

Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada izin dari presiden jika kliennya itu dipanggil untuk diperiksa di muka hukum setelah KPK menetapkan kliennya itu menjadi tersangka korupsi KTP elektronik.

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?,” kata Jokowi, usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Manado, Rabu, sebagaimana disampaikan tertulis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Jokowi selama ini memang memiliki prinsip menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku.

Maka ketika menjawab pertanyaan jurnalis tentang pemanggilan pemeriksaan Novanto oleh KPK harus mendapat izin presiden maka Jokowi menjawab,  semua sudah diatur menurut UU.

Editor: Ade P Marboen

Leave A Reply

Your email address will not be published.