Tegas dan Berani

Divonis 15 Tahun Bui, Hak Politik Dicabut, Setya Novanto Akan Banding

0

 

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4), akhirnya menjatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Setya Novanto (Setnov) dalam perkara korupsi proyek KTP-el.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

Atas putusan ini, Setnov mengaku akan berpikir kembali untuk mengajukan banding. “Saya akan pikir-pikir dahulu,” kata Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selas, 24/4/2018.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Setnov dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Namun, majelis hakim tetap mewajibkan Novanto membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima, yaitu 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan Setnov ke KPK.

Dalam perkara ini, Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-el. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.

Setnov menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte LTd dan Delta Energy Pte Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sementara itu, jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran.

Kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail, menuturkan, putusan majelis hakim terhadap kliennya sebagian besar merupakan pengulangan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, menurut dia, cukup beralasan jika kliennya akan mengajukan banding atas putusan hakim.

  Magdir ismail _

Maqdir mengatakan, hal yang tidak tepat dalam pertimbangan majelis hakim adalah soal penghitungan kerugian negara. Dia mengatakan, pertimbangan majelis tidak menjelaskan cara menghitung kerugian negara dalam proyek pengadaan KTP-el.

“Tidak ada perbandingan apa pun yang mereka lakukan daripada keterangan ahli,” kata dia setelah sidang pembacaan putusan terkait kasus KTP-el dengan terdakwa Novanto, di PN Tipikor Jakarta, Selasa (24/4).

Dia mencontohkan ketika ada kontrak antara PNRI dan Trisakti, nilai kontrak Rp 12 ribu per KTP dibandingkan kontrak antara pemerintah dan Kemendagri dan PNRI sejumlah Rp 16 ribu per KTP. “Kalau dibanding hasil penghitungan BPKP bahwa nilai dari KTP-el per keping Rp 5.000. Jadi, ini sama sekali tidak fair membandingkan,” kata dia.

Selain itu, lanjut Maqdir, kliennya dihukum atas perbuatan orang lain, yakni pekerjaan yang tidak diselesaikan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Sucofindo karena tidak sesuai spesifikasi. “Kan tidak bisa dan tidak mungkin Pak Novanto dalam persoalan dan Pak Novanto dihukum atas persoalan itu,” tuturnya.

Dia mengatakan, hal ini seharusnya dicermati oleh hakim. Khususnya cara menjatuhkan dan memberikan hukuman seseorang atas perbuataan orang lain.

“Ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Kami akan banding. Kami akan sampaikan setelah diskusi dan bicara dengan keluarga,” kata dia menambahkan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya siap jika Setya Novanto mengajukan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

Juru Bicara KPK Febri Diansya

“Kami masih pikir-pikir jadi kami belum putuskan apakah banding atau tidak banding tetapi kalau misalnya pihak kuasa hukum banding itu kan hak mereka silakan pasti akan kami hadapi,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/4).

Febri menyatakan bahwa KPK akan mempelajari terlebih dahulu soal putusan tersebut. “Putusan ini akan kami pelajari lebih lanjut, kami akan melihat peran-peran dari pihak lain jadi kami tidak hanya bicara soal nama tetapi kami bicara peran dari pihak-pihak tertentu dalam proyek KTP-e,” ucap Febri.

Leave A Reply

Your email address will not be published.