FORUM UTAMA

"KPK tidak alergi untuk status kepegawaiannya tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi SDM dan itu bukan kata-kata saya tapi itu adalah kata-kata didalam jakarta statement on Principles of anti corruption agency yang biasa sebut Jakarta Principles," kata Syarif di Gedung KPK Jakarta, Kamis (19/9). FOTO KPK…

"Kita mau uji formal dulu kita akan diskusikan apa langkah-langkahnya, apakah ke PTUN dulu atau langsung ke MK uji formil lalu baru siap-siap uji materi setelah UU resmi diundangkan," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat dihubungi wartawan, Rabu (18/9).

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya", demikian disampaikan Agus Rahardjo pada seluruh insan KPK melalui email internal, Rabu (18/9/2019) FOTO Para penyidik KPK

"Dalam bahasa agama, kalau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik tidak usah revisi UU KPK, laksanakan UU yang sudah ada," Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti FOTO Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti, halal bi halal dengan seluruh jajaran Muhammadiyah pusat maupun daerah di Gedung Pusat…

Pakar Hukum Pidana Akhiar Salmi berpendapat UU KPK baru justru menempatkan penegakan tindak pidana korupsi dalam “pendulum terbalik” dari yang sebelumnya menghantam koruptor menjadi menghantam lembaga anti korupsi FOTO KPK Dibuat Megawati, Mati ditangan Jokowi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly bohong soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU KPK, FOTO Menkumham Yasonna H Laoly

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR atau pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada Republika, Selasa (17/9).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) akan melumpuhkan penindakan KPK FOTO Komisioner KPK (lama) Laode M Syarief

"Nanti dewan pengawas itu Presiden akan membentuk tim seleksi. Setelah itu diseleksi, setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Selasa (17/9/2019) FOTO Moeldoko