Tegas dan Berani

Novum dari Siti Fadillah

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari (viva.co.id)
0

Meski tak pernah mengajukan banding, namun mantan Menteri Kesehatan akhirnya mengajukan peninjauan kembali. Mengantongi bukti baru.

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Ada sejumlah novum atau bukti baru yang diajukan Siti Fadilah.

Salah satu novum yang diajukan Siti Fadilah berupa surat pernyataan staf Tata Usaha Setjen Kemenkes saat itu bernama Ria Lenggawani. Dalam surat pernyataan itu, Ria mengakui ada kesalahan yaitu terkait surat rekomendasi penunjukan langsung.

Kuasa hukum Siti Fadilah, Kholidin, mengatakan Ria–dalam suratnya–bertugas menuliskan nomor dan tanggal surat penunjukkan langsung pengadaan alkes tersebut. Namun, menurut Ria, penulisan itu dilakukan mundur sesuai dengan permintaan atasannya tetapi secara lisan.

“Tugas saya di tata usaha menteri pada surat dimaksud diproses adalah meregister surat keluar yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Jika ada permintaan dari unit yang mengajukan verbal untuk diterbitkan nomor dan tanggal mundur, maka akan saya berikan setelah ada persetujuan atau perintah pimpinan. Persetujuan bisa lisan dan tertulis,” ucap Kholidin membacakan surat pernyataan Ria tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

“Tulisan saya yang pada tahun 2005 bertugas di tata usaha menteri bahwa verbal tersebut diajukan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan,” imbuh Kholidin.

Novum lainnya menurut Kholidin yaitu terkait pertentangan dalam putusan. Menurutnya Siti Fadilah menunjuk langsung PT Indofarma sebagai calon penyedia alat kesehatan tetapi dalam putusan, hakim mempertimbangkan penunjukan langsung bukan ranah Menkes. “Dari uraian pertimbangan majelis hakim putusan a quo di atas jelas terlihat adanya pertentangan mengenai terdakwa,” tutur Kholidin.

Selain itu menurutnya, ada kekhilafan hakim dalam putusan tersebut. Kholidin menyebut amar putusan tidak didukung oleh pertimbangan hukum.

Diketahui, Siti Fadilah divonis 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Siti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima duit gratifikasi.

Lalu, bagaimana tanggapan KPK? KPK menyatakan peninjauan kembali (PK) yang diajukan eks Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari adalah haknya sebagai narapidana. Selain itu, KPK juga siap menghadapi PK tersebut. “Terpidana punya hak untuk mengajukan PK, sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Kan ada beberapa syarat di sana. Jadi silakan saja, nanti KPK akan menghadapi,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Febri menyatakan kasus Siti telah diuji secara berlapis dengan vonis berdasar pertimbangan hakim. Selanjutnya, KPK meyakini Mahkamah Agung (MA) akan memproses permohonan Siti secara independen dan imparsial nantinya. “Mahkamah Agung akan memproses itu secara independen dan imparsial,” ujarnya.

Febri juga menilai pengajuan PK oleh Siti ataupun mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum tak terkait dengan pensiunnya Artidjo Alkostar. Menurut Febri, para hakim di MA memiliki integritas. “Mahkamah Agung (MA) bisa membuktikan sebaliknya, bahwa masih ada hakim-hakim yang berintegritas di sana,” kata Febri.

Siti sendiri divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan. Siti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2005 dan menerima duit gratifikasi.

Saat vonis dijatuhkan, Siti Fadilah Supari mempertimbangkan tidak mengajukan banding terhadap vonis dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes)  di Kementerian Kesehatan. Mantan Menteri Kesehatan ini divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017, karena terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 1,9 miliar.

“Kayaknya tidak (banding) ya. Saya sudah mengira bahwa begitu saya sudah melihat keanehan dari fakta-fakta persidangan dan tuntutan. Lebih kaget lagi, ketika saya berharap hakim akan memilih salah satu dari dakwaan, ternyata ini dua dakwaan,” kata Siti.

Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Siti Fadilah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan. “Sisa uang Rp 550 juta itu segera dikembalikan Itu ketentuan negara, walaupun saya tidak sama sekali menerima. Tapi kalau tidak mengembalikan hukuman ditambah,” kata Siti Fadilah yang tampak kecewa dengan putusan hakim.

“Ini Indonesia, biasanya begitu tuntutan, vonisnya dua perempat atau dua pertiga, saya sudah menduga dari awal. Saya sangat shock dan kecewa, fakta persidangan tidak dipakai. Kalau fakta persidangan dipakai tidak begini, apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negarai,” ungkap Siti mencurahkan argumentasinya.

Hakim menilai, Siti Fadilah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus yaitu pertama, menyalahgunakan kewenangan dalam proyek alkes dengan menunjuk langsung PT Indofarma Global Medika Tbk. Akibatnya kerugian keukeangan negara mencapai Rp 5,783 miliar. Kerugian negara ini adalah keuntungan PT Mitra Medidua yang merupakan suplier alkes PT Indofarma.

Siti Fadilah Supari bergegas seusai menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus pengadaan alat kesehatan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/5) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

PT Indofarma menerima pembayaran Rp 13,9 miliar setelah dikurangi pajak dari jumlah tersebut dibayar ke PT Medidua. Sehingga mendapat selisih Rp 364 juta dan PT Mitra Medidua mendapat Rp 5,783 miliar. “Selisih PT Indofarma sebesar Rp 364 juta bukan kerugian negara karena PT Indofarma adalah BUMN yang sumber keuangannya berasal dari negara. Selisih uang yang diterima PT Indofarma adalah uang negara yang ditempatkan di PT Indofarma karena keuangan negara termasuk yang ditempatkan di BUMN sesuai dengan UU Tipikor,” kata hakim.

Ketua jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri, mengatakan akan mendalami kembali laporan BPK. “Masalah kerugian negara itu dasarnya dari laporan BPK. “Kami punya waktu 7 hari untuk pikir-pikir. Kami akan mempertimbangkan (banding).”

Dalam dakwaan kedua, Siti Fadilah dinilai menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan alat tersebut.

Suap itu berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai total Rp 500 juta dari Sri Rahayu Wahyuningsih selaku manager Institusi PT Indofarma Tbk dan dari Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang diperoleh dari Dirut PT Graha Ismaya Masrizal sejumlah Rp 1,4 miliar juga berupa MTC. Sehingga total yang diterima Siti Fadilah Supari Rp 1,9 miliar. JIR

Leave A Reply

Your email address will not be published.